Breaking News:

RUU HIP

PKS Nilai Pemerintah Tidak Cukup Hanya Menunda Pembahasan RUU HIP

Alangkah lebih bijaksana jika pemerintah menolak untuk menindaklanjuti pembahasan RUU HIP

Dok/Man (dpr.go.id)
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PKS DPR RI merespons keputusan pemerintah yang meminta DPR menunda kelanjutan pembahasan RUU HIP.

Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto mengatakan pemerintah cukup responsif dalam menyikapi aspirasi yang berkembang di masyarakat terkait RUU HIP ini.

Baca: Minta Pembahasan RUU Ideologi Pancasila Ditunda, Pemerintah Sebut TAP MPRS Masih Berlaku

Namun, Mulyanto menilai keputusan itu tidak cukup hanya ditunda.

Sebab, dalam benak masyarakat masih menyimpan kekhawatiran RUU HIP ini akan dilanjutkan usai pandemi Covid-19 berakhir.

"Memang sekadar menunda pembahasan RUU HIP ini belum cukup. Belum tuntas. Masyarakat masih menyimpan kekhawatiran, kelak RUU HIP ini akan dimunculkan kembali," kata Mulyanto saat dihubungi Tribunnews, Rabu (17/6/2020).

Mulyanto menilai alangkah lebih bijaksana jika pemerintah menolak untuk menindaklanjuti pembahasan RUU HIP.

Hal itu untuk mendengarkan aspirasi berbagai elemen masyarakat yang menolak RUU HIP.

"Akan lebih aspiratif memang kalau pemerintah menolak menindaklanjuti pembahasan RUU HIP dengan tidak menetapkan Surat Presiden (Supres) dan menyusun DIM," ujarnya.

Sebelumnya, RUU HIP ini menjadi RUU inisiatif DPR saat Sidang Paripurna DPR RI pada 12 Mei 2020 lalu.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved