Kartu Pra Kerja
Kaji Temuan KPK Soal Biaya Miliaran yang Tak Efisien, Program Kartu Prakerja Evaluasi Besar-besaran
Kartu Prakerja mengalami evaluasi besar-besaran, terlebih saat KPK menemukan ada beberapa masalah, seperti anggaran milyaran yang tidak efisien.
Penulis:
Inza Maliana
Editor:
Tiara Shelavie
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Akhir-akhir ini, program kartu andalan Presiden Joko Widodo, Pra Kerja, kembali menuai sorotan.
Program tersebut kembali mendapat kritik dari jajaran lembaga pemerintahan.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian terkait program Kartu Prakerja.
Mereka menilai program tersebut memiliki empat aspek masalah dalam pelaksanaannya.
Mulai dari proses pendaftaran dan fitur face recognition atau pengenal wajah, dengan anggaran Rp 30.8 miliar yang dianggap tidak efisien.
KPK pun menemukan fakta, kemitraan platform digital dinilai tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan diduga berunsur konflik kepentingan.
Baca: Polemik Kartu Prakerja: Ada Potensi Kerugian Negara Hingga Respons Istana
Lantas bagaimana kata pihak pengelola program Kartu Prakerja?
Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja M. Rudy Salahuddin memberikan tanggapannya.
Rudy mengaku mengapresiasi masukan, saran dan kritik dari berbagai pihak terkait program Kartu Prakerja.
Ia juga tengah melakukan evaluasi besar-besaran terkait pelaksanaan program ini.
Langkah ini dilakukan demi menjamin supaya program Kartu Prakerja benar-benar menyentuh lapisan masyarakat yang membutuhkan dan belum tersentuh oleh jenis program pengaman sosial lainnya.
"Komite juga sangat mengapresiasi masukan, saran dan kritik dari publik, individu, media, masyarakat sipil hingga institusi, kementerian, dan semua lembaga lainnya."
"Masukan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan Program Kartu Pra Kerja agar dapat diimplementasikan dengan semakin baik lagi," kata Rudy Salahuddin di Jakarta, dalam keterangan yang diterima Tribunnews, Senin (22/6/2020).
Baca: Kartu Prakerja Bermasalah, Wakil Ketua MPR: Jalankan Rekomendasi KPK
Rudy menambahkan, seiring dengan perkembangan situasi pandemi Covid-19 dan upaya percepatan penanganannya yang mulai memasuki fase kenormalan baru, maka evaluasi terhadap Program Kartu Pra Kerja yang dilaksanakan saat ini sudah tepat.
"Supaya pada saat pembukaan gelombang empat dibuka dapat lebih memenuhi kebutuhan masyarakat, serta menjadi bagian penting dalam upaya pemulihan ekonomi nasional," tambah Rudy.
