Breaking News:

Virus Corona

Komisi IX DPR Minta Terawan Jelaskan Simpang Siurnya Penyerapan Anggaran Kemenkes

Komisi IX DPR menilai Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto perlu mengklarifikasi terkait informasi rendahnya penyerapan anggaran Kemenkes.

TRIBUNNEWS.COM/LUCIUS GENIK
Menkes Terawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi IX DPR menilai Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto perlu mengklarifikasi terkait informasi rendahnya penyerapan anggaran Kemenkes.

Klarifikasi ini dinilai sangat penting mengingat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan teguran langsung pada saat membuka sidang kabinet paripurna, Kamis (18/6/2020).

Anggota Komisi IX Saleh P. Daulay mengatakan, data yang disampaikan Presiden penyerapan Kemenkes sebesar 1,53 persen, berbeda dengan data yang diterima Komisi IX dari Kemenkes.

“Komisi IX juga mempersoalkan penyerapan anggaran kemenkes. Tetapi data yang dipaparkan kepada kami, jauh berbeda dari apa yang disebutkan presiden," ujar Saleh kepada wartawan, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Dari data yang ada, anggaran Kementerian Kesehatan awalnya sebesar Rp 57,3 triliun dan setelah penyesuaian serta tambahan anggaran untuk peserta BPJS JKN menjadi Rp 76,5 triliun.

"Dalam paparan yang disampaikan kepada kami, serapan anggaran kemenkes per 18 Juni 2020 sudah mencapai 47,49 persen," papar Saleh.

Selain anggaran yang disebutkan di atas, kata Saleh, Kemenkes juga mendapatkan alokasi anggaran untuk penanggulangan Covid-19.

Dari anggaran yang disebut sebesar Rp 75 triliun, sampai sejauh ini yang disetujui oleh Kementerian Keuangan hanya Rp 25,7 triliun.

Dengan demikian, alokasi akhir anggaran Kemenkes sebesar Rp 102,2 triliun.

“Perlu diketahui, bahwa dari alokasi anggaran sebesar Rp 25,7 triliun tersebut, yang terealisasi baru sebesar Rp 345 miliar, sisanya, masih dalam proses revisi DIPA dan bahkan ada yang masih proses pembahasan," ujar Saleh.

"Nah, kalau masih proses revisi DIPA, lalu apakah kesalahannya ada pada Kementerian Kesehatan? Ini yang menurut saya perlu diklarifikasi agar tidak simpang siur," sambung politikus PAN itu.

Lebih lanjut Saleh mengatakan, anggaran penanganan Covid-19 yang jauh dari yang diusulkan oleh Kemenkes dan lambatnya proses realisasi, dikhawatirkan akan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Menkes perlu juga melaporkan hal ini kepada presiden secara langsung. Dengan begitu, presiden bisa mendapatkan informasi yang berimbang dari berbagai kementerian yang ada," ujar Saleh.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved