Breaking News:

Kasus Novel Baswedan

Kadiv Hukum Polri Dinilai Tepat Berikan Bantuan Hukum untuk Terdakwa Penyiraman Air Keras

Keduanya selaku Anggota Polri berhak memperoleh bantuan hukum dari dinas baik di dalam maupun di luar proses peradilan.

Tribunnews/Irwan Rismawan
Suasana sidang tuntutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan dengan terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette yang disiarkan secara live streaming di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2020). Sidang yang beragendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi yang dibacakan tim penasihat hukum digelar secara virtual. Tribunnews/Irwan Rismawan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hasanudin Aco

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Medy Lubis, Ketua Tim Advokasi DPP KNPI mengatakan terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette selaku anggota Polri berhak memperoleh bantuan hukum dari dinas baik di dalam maupun di luar proses peradilan.

“Hal itu berkenaan dengan ketentuan Pasal 7 PP No. 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Republik Indonesia Jo. Pasal 3 Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2017 tentang Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga dalam hal ini Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette dapat menggguanakan haknya sebagai Anggota Polri untuk meminta Advokasi dari Polri sebagai Penasihat Hukum dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum melalui Peradilan,” urai Medy dalam pernyataan persnya di Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Baca: Harapan Keadilan bagi Novel Baswedan dan Publik Terletak pada Nurani Majelis Hakim

Dilanjutkannya, dalam hal Penasihat Hukum yang dimaksud mendapat perintah atau tugas atau kuasa dari Pimpinan Polri yang dalam hal ini Kadiv Hukum Mabes Polri untuk memberikan bantuan hukum.

“Sehingga apa yang dilakukan oleh Kadiv Hukum Polri adalah sah dan benar serta berhak beracara sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” tegas Medy.

Lagipula, menurut dia, keberatan atas Tim Advokasi hukum Novel Baswedan yang melaporkan Kadiv Hukum Mabes Polri adalah tidak berdasarkan hukum.

Baca: Penyidik KPK Novel Baswedan Tak Menaruh Harapan di Sidang Putusan Penyiraman Air Keras

Alasannya keberatan tersebut seharusnya diajukan pada awal persidangan bukan kepada Ombudsman, karena sesuai hukum acara apabila hakim menerima keberatan terdakwa atau penasihat hukum mengenai syarat formal maka perkara tidak diperiksa lebih lanjut, dan pemeriksaan materi pokok perkara dihentikan.

“Namun faktanya sidang kasus penyiraman air keras sudah masuk pada pokok perkara dan akan diputus pada tanggal 16 Juli 2020, maka sesuai ketentuan pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP, keberatan Penasihat Hukum Novel Baswedan tidak berdasar, sebaliknya pembelaan hukum Polri terhadap Terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette adalah sah,” tegas Medy.

Baca: Majelis Hakim Jadwalkan Putusan Perkara Penganiayaan Novel Baswedan 16 Juli 2020

Sebelumnya diberitakan Tribunnews.com, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan heran tim kuasa hukum dua terdakwa kasus penyerangan terhadap Novel, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, berasal dari Divisi Hukum Polri yang diketuai oleh Irjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho.

Dalam wawancara di gedung KPK Jakarta, Jumat (19/6/2020) lalu, Novel bisa memaklumi sesama anggota Polri berkewajiban menjaga nama baik institusi.

Halaman
12
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved