Pro Kontra RUU HIP
Partai Demokrat dan PKB Sepakat Tolak RUU HIP
Menurut AHY, RUU HIP sangat mengganggu masyarakat yang tengah berjuang melawan krisis Covid-19.
Penulis:
Chaerul Umam
Editor:
Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat sepakat menolak hadirnya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Hal itu diungkapkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai bersilaturahmi dengan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar.
"Kemudian juga kami membahas sejumlah isu lainnya, bagaimana kita secara tegas menolak misalnya RUU HIP yang beberapa saat lalu menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat kita," kata AHY di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2020).
Baca: AHY dan Cak Imin Bertemu, Bahas Politik Parlemen, Penanganan Covid-19 hingga Pilkada
Menurut AHY, RUU HIP sangat mengganggu masyarakat yang tengah berjuang melawan krisis Covid-19.
Bahkan, kehadiran RUU HIP itu dinilai memecah belah masyarakat karena kembali mengangkat isu yang sebenarnya telah final, yakni terkait Pancasila.
"Kita tidak ingin dalam situasi yang seharusnya kita bersatu dalam konsentrasi sama yaitu menghadapi krisis pandemi, kemudian ada gagasan tertentu yang justru membelah kita kembali set back, mundur ke belakang hanya karena isu-isu yang tidak dibutuhkan hari ini, perbedaan-perbedaan di antara kita misalnya," ucapnya.