Breaking News:

Kritik Ombudsman Terhadap BUMN Mendapat Reaksi dari Analis Kebijakan Publik

Semestinya Ombudsman melakukan klarifikasi dan verifikasi atas putusan administrasi dari setiap lembaga terkait.

Kompas.com/Akhdi Martin Pratama
Gedung Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu rangkap jabatan di lingkungan BUMN terus mencuat ke permukaan dan menjadi pembahasan publik.

Terlebih setelah Ombudsman melakukan rilis daftar rangkap jabatan di dalam BUMN.

Daftar itu diperkuat melalui pernyataan salah satu anggota Ombudsman, Alamsyah Saragih.

Dia membeberkan bahwa rangkap jabatan bukan hanya dari kalangan BUMN sendiri.

Namun juga dari dari lintas kementerian lain, bahkan kalangan Kejaksaan, TNI dan Polri.

Baca: Ombudsman Ungkap Ada 397 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan pada Tahun 2019

Terkait hal itu, Analis Kebijakan Publik Abi Rekso angkat bicara.

Abi Rekso mengamati tindakan Ombudsman tidak lagi sesuai dengan dasar undang-undang pijakanya, yakni UU No. 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Abi menyatakan bahwa Ombudsaman terkesan tidak netral dan itu sudah berpotensi melanggar pasal 3, huruf (d).

Dalam pasal itu ditegaskan bahwa Ombudsman tidak boleh memihak.

“Saya kok agak aneh kalau Alamsyah Saragih selaku anggota Ombudsman, hanya menyasar Kementerian BUMN dalam kasus ini. Padahal dia juga menyatakan ada keterlibatan dari lintas kementerian, atau bahkan jajaran aparat TNI dan Polri,' kata Abi Rekso, Senin (13/7/2020).

Halaman
123
Editor: Hasanudin Aco
Sumber: TribunJakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved