Breaking News:

Jokowi Minta Pemda Percepat Belanja Daerah Untuk Dongkrak Ekonomi

Jokowi meminta para kepala daerah untuk mempercepat belanja pemerintah daerah untuk menggerakkan perekonomian di tengah pandemi ini.

Twitter/jokowi
Presiden Jokowi. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah untuk mempercepat belanja pemerintah daerah untuk menggerakkan perekonomian di tengah pandemi ini.

Menurutnya, pembelanjaan anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan satu-satunya cara untuk dapat bertahan sekaligus memulihkan ekonomi nasional.

"Kita tidak bisa mengharapkan lagi yang namanya investasi, itu pasti minus pertumbuhannya. Yang bisa diharapkan sekarang ini yaitu belanja pemerintah," kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para gubernur yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7/2020).

Baca: Wamendes Budi Arie: Dari Awal Sikap Jokowi Jelas Menolak RUU HIP

Presiden Jokowi mengingatkan bahwa anggaran pemerintah daerah yang masih mengendap di bank saat ini sebesar Rp 170 triliun.

Menurutnya, jumlah tersebut masih tergolong besar.

Tiap harinya, Presiden Jokowi kini memantau penyerapan anggaran kementerian dan saat ini Kepala Negara juga memegang informasi mengenai penyerapan anggaran pemerintah daerah.

"Uang Pemda yang ada di bank itu masih Rp170 triliun, besar sekali ini. Saya sekarang cek harian. Kementerian saya cek harian, berapa realisasi, ketahuan semuanya. Harian pun sekarang ini saya pegang, provinsi, kabupaten, dan kota," katanya.

Baca: Bubarkan 18 Lembaga Negara, Jokowi akan Terbitkan Perpres Baru

Dalam kesempatan tersebut, Presiden memerinci penyerapan belanja modal sejumlah daerah yang menurutnya masih tergolong rendah.

"Birokrasi kita harus kita ajak agar ada speed di sini. Hati-hati, ini kalau tidak kita ingatkan, belanja modalnya masih rendah-rendah semuanya," kata Presiden.

Sama halnya dengan apa yang disampaikan kepada jajaran di Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan bahwa dalam situasi saat ini manajemen pemerintahan yang harus digunakan ialah manajemen dalam konteks krisis.

Baca: Jokowi Siapkan Inpres untuk Payung Hukum Kepala Daerah Berikan Sanksi: Agar Masyarakat Taat

Maka itu diperlukan kerja-kerja luar biasa pemerintah daerah untuk dapat menangani dampak pandemi di daerahnya masing-masing baik dari sisi kesehatan maupun ekonominya.

"Saya meyakini para kepala daerah, utamanya para gubernur, bisa mengontrol manajemen pengendalian Covid ini sehingga benar-benar kita dianggap memiliki kemampuan dalam mengelola negara ini," katanya.

Berita Populer
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved