Breaking News:

Rekomendasi Komnas Perempuan Dalam Rangka Peringati 36 Tahun Pengesahan CEDAW

Pihaknya merekomendasikan pemerintah untuk memperkuat keberadaan Komnas Perempuan sebagai Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM)

Tribunnews/JEPRIMA
Sejumlah masa aksi saat melakukan demontrasi dalam mempringati hari perempuan sedunia di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Minggu (8/3/2020). Dalam aksi tersebut mereka menuntut pentingnya perubahan sistemik untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komnas Perempuan membuat sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan DPR RI dalam rangka memperingati 36 tahun pengesahan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) pada Jumat (24/7/2020).

Komisioner Komnas Perempuan, Theresia Iswarini mengatakan pertama pihaknya merekomendasikan pemerintah untuk memperkuat keberadaan Komnas Perempuan sebagai Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM).

Baca: Komnas Perempuan Sebut Hukum di RI Belum Lindungi Korban Pelecahan Seksual

"Pemerintah Indonesia agar memperkuat keberadaan Komnas Perempuan sebagai Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia yang menjalankan mandat untuk memastikan mekanisme HAM Perempuan berjalan sesuai dengan CEDAW yang merupakan kewajiban yang mengikat negara pihak," kata Theresia dalam konferensi pers secara virtual pada Jumat (24/7/2020).

Selain itu Komnas Perempuan juga merekomendasikan KPPPA mengembangkan langkah-langkah yang lebih terukur dalam melaksanakan implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dalam program-program yang dikembangkan oleh pemerintah agar dapat memenuhi pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.

Sedangkan kepada DPR RI, Komnas Perempuan merekomendasikan agar DPR RI mengintegrasikan prinsip-prinsip dan norma-normaCEDAW dalam memastikan RUU Prolegnas 2020 dengan tidak menunda pengesahan sejumlah Rancangan Undang-Undang.

Pertama adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) sebagai payung hukum yang memastikan akses korban kepada keadilan substantif.

Kedua Undang-Undang PPRT sebagai pengakuan atas kerja pekerja rumah tangga dan perlindungan bagi mereka.

Ketiga RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender yang menjadi dasar pencapaian kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di semua proses pembangunan.

Selain itu Komnas Perempuan juga merekomendasikan agar Organisasi masyarakat sipil untuk terus berpartisipasi dengan melakukan pengawasan pelaksanaan dan pemenuhan hak asasi perempuan.

Halaman
123
Penulis: Gita Irawan
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved