Sikap Jokowi soal Kerabatnya di Pilkada 2020: Bicara dengan Surya Paloh hingga Undang Pesaing Gibran

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui melakukan sejumlah langkah terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Langkah itu di antaranya dengan berbicara langsung dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan mengundang Wakil Wali Kota Solo, Achmad Purnomo.

Berikut rangkuman tentang langkah Jokowi terkait Pilkada 2020 sebagaimana dihimpun Tribunnews.com, Selasa (28/7/2020):

1. Jokowi Minta Surya Paloh Tak Usung Iparnya

Ipar Presiden Jokowi, Wahyu Purwanto menyatakan mundur dari pencalonannya sebagai Bakal Calon Bupati Gunungkidul, Yogyakarta.

Menurut Wahyu, pengunduran dirinya sebagai Bakal Calon Bupati yang maju lewat Partai NasDem itu karena permintaan Jokowi.

"Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh melihat potensi saya yang tidak di politik barangkali," kata Wahyu Purwanto saat menggelar pertemuan dengan relawan di Siyono, Kapanewon Playen, Minggu (26/7/2020) sebagaimana dikutip dari Kompas.com. 

Hal itu dibenarkan Ketua DPW Nasdem DIY Subardi di hadapan relawan Wahyu Purwanto.

Menurut Bardi, perpindahan dari politik ke sosial atas permintaan keluarga itu bukan isapan jempol atau isu semata.

"Pak Jokowi itu menemui langsung Pak Surya Paloh sebagai ketua umum (Partai Nasdem). Mengharap dengan sangat, memohon dengan sangat agar Pak Wahyu jangan direkomendasikan, jangan dijadikan di politik, karena di keluarga butuh untuk kegiatan sosial," ucapnya.

Baca: Jokowi Diapresiasi Larang Adik Ipar Ikut Pilkada, Pengamat: Mestinya Anak dan Menantu Juga Dilarang

Kabar permintaan Jokowi ke Surya Paloh itu juga dibenarkan Sekjen DPP Partai NasDem, Johny G Plate.

Menurut Johnny, permintaan itu disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

"Dapat saya konfirmasi bahwa betul ada pembicaraan antara Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh sebagai Ketum Nasdem yang akhirnya menetapkan tidak melanjutkan pencalonan Pak WP dalam Pilkada Gunungkidul," kata Johnny kepada Kompas.com, Selasa (28/7/2020).

Johnny enggan mengungkapkan secara rinci alasan Presiden Jokowi meminta Nasdem tak mengusung iparnya.

Johnny hanya menyebutkan bahwa faktor kekerabatan yang menjadi salah satu pemicunya.

"Ada banyak alasannya, termasuk mempertimbangkan faktor kekerabatan," kata Johnny.

Johnny memastikan, sebagai partai politik pengusung dan pendukung Presiden Jokowi sejak 2014, Nasdem sangat menghargai masukan yang disampaikan oleh politisi PDI-P itu.

Nasdem pun akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan pencalonan Wahyu Purwanto.

2. Undang Wakil Wali Kota Solo, Achmad Purnomo Terkait Rekomendasi Gibran

Jokowi juga diketahui mengundang Wakil Wali Kota Solo, Achmad Purnomo ke Istana pada Kamis (17/7/2020).

Purnomo saat itu berebut rekomendasi PDIP dengan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wali Kota Solo. 

Dalam undangan di Istana itu, Jokowi ternyata memberitahu Purnomo bahwa penerima rekomendasi PDIP adalah Gibran.

Baca: Raffi Ahmad Akhirnya Beri Jawaban Soal Tawaran Maju Pilkada 2020, Terima atau Tidak?

Pertemuan itu diungkap langsung oleh Purnomo.

"Sudah tahu, ini tadi dipanggil presiden pukul 11.30 WIB, saya tadi ke Jakarta dipanggil pak Jokowi katanya kangen sama saya," kata Purnomo, Kamis (16/7/2020).

"Terus kami ngobrol-ngobrol, pak Jokowi cerita yang dapat rekomendasi putranya Gibran dengan Teguh," ujarnya sebagaimana dikutip dari TribunSolo.com. 

Sehari setelahnya atau pada Jumat (17/7/2020), DPP PDIP resmi mengumumkan mengusung Gibran sebagai Bakal Calon Wali Kota Solo berpasangan dengan Teguh Prakosa.

3. Gunakan Istana Terkait Pilkada, Jokowi Dianggap Salahgunakan Fasilitas Negara

Langkah Jokowi yang menggunakan Istana untuk membicarakan Pilkada 2020 terkait pencalonan Gibran dianggap menyalahgunakan fasilitas negara. 

Hal itu diungkap oleh pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consultant, Pangi Syarwi Chaniago. 

"Jelas menyalahgunakan fasilitas negara. Beliau harus bedakan mana kepentingan negara mana kepentingan keluarga," kata Pangi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (17/7/2020).

Hal ini disampaikan Pangi menanggapi pengakuan bakal calon wali kota yang ditugaskan DPC PDI-P Solo, Achmad Purnomo.

Purnomo mengaku dipanggil oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara Jakarta, Kamis (16/7/2020). 

Di Istana, Purnomo mengatakan kalau dirinya diberitahu oleh Presiden Jokowi bahwa pasangan calon yang direkomendasi DPP PDI-P maju dalam Pilkada Solo 2020 itu bukan dirinya, melainkan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakoso.

Menurut Pangi, obrolan itu tidak sebaiknya dilakukan di Istana Kepresidenan, semestinya di kediaman pribadi.

"Apa susahnya pulang ke rumah sebentar, bahas pilkada, ngobrol santai di rumah saja. Kenapa harus di Istana?" kata Pangi.

Pangi mengaku sudah mengingatkan sejak awal bahwa langkah Gibran maju dalam Pilkada Solo sangat rawan konflik kepentingan.

Baca: PKS Incar Achmad Purnomo, Tantang Gibran di Pilkada Solo

Menurut dia, harusnya Gibran dan seluruh anggota keluarga Jokowi menunggu untuk terjun ke politik sampai Jokowi tak lagi menjabat.

"Ini bukan kali ini saja, Presiden juga sering kali melakukan hal yang blunder, apakah engak diingatkan? Atau Presiden tahu beliau salah, tapi tetap saja enggak mau di atur-atur," kata dia.

(Tribunnews.com/Daryono) (Kompas.com/Ihsanuddin) (TribunSolo.com/Adi Surya Samodra)