Breaking News:

Hadiri Deklarasi KAMI, Pemerintah Palestina Bisa Panggil Pulang Dubesnya

kehadiran Dubes Palestina untuk Indonesia dalam acara Deklarasi KAMI dipermasalahkan oleh berbagai pihak meski telah ada klarifikasi dari Dubes Zuhair

dok pribadi
Hikmahanto Juwana 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah Palestina yang layak memberikannya sanksi kepada Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair al-Shun buntut menghadiri acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa (18/8/2019).

Hal itu disampaikan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (20/8/2020).

"Kalaulah Dubes Zuhair perlu diberikan sanksi karena kehadirannya diacara deklarasi KAMI yang layak memberikannya adalah Pemerintah Palestina," ujar Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani ini.

Pemerintah Palestina, kata dia, bisa saja memanggil pulang Dubes Zuhair karena insiden ini telah mencoreng kedekatan hubungan antara Indonesia dan Palestina.

"Bahkan bukannya tidak mungkin bagi pemerintah Palestina untuk mengendalikan kerusakan (damage control) atas hubungan baik di tingkat kedua masyarakat maka Dubes Zuhair diganti," jelasnya.

Baca: Polemik Kehadiran Dubes Palestina ke Deklarasi KAMI, Berikut Penjelasan Din Syamsuddin

Semua itu, menurut dia, terpulang kepada pemerintah Palestina dalam menilai seberapa berat kesalahan yang dilakukan oleh Dubes Zuhair sebagai representasi Negara, Pemerintah dan Rakyat Palestina di Indonesia yang hadir dalam acara deklarasi KAMI.

Sebagaimana diketahui, kehadiran Dubes Palestina untuk Indonesia dalam acara Deklarasi KAMI dipermasalahkan oleh berbagai pihak meski telah ada klarifikasi dari Dubes Zuhair Al-Shun.

Sejumlah pihak ingin agar pemerintah melakukan tindakan keras terhadap Dubes Zuhair Al-Shun bahkan tindakan berupa persona non grata (pengusiran diplomat).

Namun hingga saat ini pemerintah tidak melakukan tindakan keras. Hikmahanto melihat, besar kemungkinan ada dua alasan untuk ini.

Pertama karena pemerintah memahami apa yang terjadi merupakan murni kekhilafan dari Dubes Zuhair.

Halaman
123
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved