Bantuan Subsidi Upah Belum Cair, Menaker Ingatkan Kendala Ini dan Minta HRD Bantu Para Pekerja

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, turut menanggapi soal subsidi gaji Rp 600.000 dalam program bantuan pemerintah, Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang belum cair.

Ida meminta pihak pemberi perusahaan agar proaktif membantu para pekerja dalam proses pencairan subsidi tersebut.

"Kami imbau pemberi kerja atau perusahaan untuk membangun komunikasi dan dialog dengan para pekerja terkait data rekening pekerja," ujar Ida dalam keterangan resmi Kementerian Ketenagakerjaan, Senin (7/9/2020).

Ia juga berharap perusahaan pemberi kerja, dalam hal ini HRD, memastikan agar karyawan yang sesuai syarat benar-benar mendapatkan hak subsidi.

Baca: Sejumlah Karyawan Belum Terima BLT Rp 600 Ribu, Ini Penjelasan Menaker Ida Fauziyah

"Guna memastikan tidak ada kesalahan dalam pelaporan rekening ke BPJS Ketenagakerjaan."

"Sehingga penyaluran subsidi gaji atau upah dan tepat sasaran," jelas Ida, dikutip dari Kompas.com.

Pemerintah sudah mencairkan tahap pertama subsidi gaji Rp 600.000 dalam bantuan BPJS sejak 27 Agustus 2020.

Pencairan subsidi gaji karyawan (BLT BPJS) dilakukan dilakukan bertahap hingga akhir September.

Menurut Ida, penyebab subsidi gaji itu tidak bisa disalurkan yakni adanya beberapa kesalahan dalam rekening penerima.

Baca: Tanggapan Menaker Ida Fauziyah Perihal Pekerja Belum Terima Dana Bantuan Subsidi Gaji

Seperti duplikasi rekening, rekening sudah tutup, rekening pasif, rekening tidak valid, rekening telah dibekukan, hingga rekening tidak sesuai dengan NIK.

Karena itu, dia meminta kepada BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan verifikasi data rekening calon penerima untuk berkomunikasi dengan segala pemangku kepentingan demi menyelesaikan persoalan pelaporan data tersebut.

Proses penyaluran subsidi gaji tahap kedua sendiri sudah dimulai per Jumat (4/9/2020).

Hal itu dilakukan setelah Kemnaker menyelesaikan pemeriksaan ulang atau check list data yang sudah diberikan BPJS Ketenagakerjaan.

Baca: Ini Daftar Bantuan Pemerintah untuk Pengangguran dan Fresh Graduate, Lengkap dengan Syaratnya

Namun, berbeda dengan tahapan sebelumnya, dalam tahap kedua nanti pemerintah akan menyalurkan BSU kepada 3 juta pekerja.

Sebelumnya Kemenaker telah memberikan data 3 juta calon penerima kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Kemudian, data penerima dana BSU tersebut diserahkan kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai penyalur.

Ida menjelaskan, pekerja penerima subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan tidak harus mempunyai rekening di bank-bank milik pemerintah.

Baca: Tak Hanya Beri Bantuan BLT Rp 2,4 Juta, Pemerintah Anggarkan Rp 307 Triliun untuk Beli Produk UMKM

Tetapi rekening yang masih aktif di bank mana pun, bisa dilakukan.

"Bank pemerintah hanya sebagai penyalur bantuan saja."

"Bantuan subsidi upah selanjutnya ditransfer sesuai dengan nomor rekening pekerja penerima," jelas Ida, dikutip dari Kompas.com.

Sebagai informasi, pada pencairan BLT tahap pertama, program BLT BPJS ini belum seluruhnya diterima oleh pekerja yang memiliki gaji Rp 5 juta per bulan.

Kemenaker menargetkan BSU akan dapat disalurkan kepada seluruh 15,7 juta pekerja.

Hal tersebut sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah pada pertengahan September 2020.

Baca: Hindari Resesi, Pengamat Nilai Bantuan Subsidi Upah Harus Dipercepat

Pencairan BLT bantuan pemerintah lewat rekening ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp 600.000 per bulan.

Yang dilakukan selama empat bulan dengan total sebesar Rp 2,4 juta.

Sedangkan, bantuan BPJS dicairkan dalam dua tahap pencairan masing-masing sebesar Rp 1,2 juta.

Adapun rincian penyaluran BSU di masing-masing bank penyalur, dari total 2,5 juta penerima batch pertama, yakni rekening Bank Mandiri sebanyak 752.168 orang.

Lalu penyaluran BLT BPJS lewat rekening Bank BNI sebanyak 912.097 orang.

Terakhir rekening Bank BRI sebanyak 622.113 orang, dan rekening Bank BTN sebanyak 213.622 orang.

(Tribunnews.com/Maliana)