Tahun 2021, Program Bansos dan Pengadaan Vaksin Covid-19 Jadi Program Prioritas Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM - Program bantuan sosial dan penyediaan vaksin Covid-19 disebut menjadi program yang akan dilanjutkan untuk diprioritaskan pada tahun depan.

Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Airlangga menjelaskan program-program yang berjalan dari PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) adalah PKH, sembako baik itu Jabodetabek maupun tunai di nonJabodetabek, Kartu Prakerja, diskon listrik, logistik, sembako, BLT Dana Desa, investasi koperasi melalui LPDB, dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

”Khusus untuk di tahun depan ini akan dilanjutkan program prioritas ataupun program yang kita sebut sebagai unggulan," ujar Airlangga setelah Sidang Kabinet Paripurna, Senin (7/9/2020), dilansir Setkab.go.id.

Prioritas pertama disebut Airlangga ialah pengadaan vaksin.

"Karena pengadaan vaksin ini beberapa perusahaan sudah mempersiapkan, yaitu vaksin Merah Putih dipimpin oleh Kemenristek/BRIN bersama Lembaga Eijkman, kemudian Biofarma yang telah melakukan kerja sama,” ujar Airlangga.

Baca: Kabar Gembira! Jokowi Teken PP Beri Keringanan Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan, Berlaku 1 September

Airlangga juga menyebut ada laporan terkait dengan Sinovac yang disiapkan 290 juta vaksin dan juga dari G42 itu menyiapkan 30 juta vaksin di tahun ini.

”Pemerintah sudah menyiapkan dana untuk tahun ini sebesar Rp 3,8 triliun dan tahun depan secara multi year ada Rp 37 triliun,” imbuh Airlangga.

Airlangga juga menyebut setidaknya ada empat program lanjutan yang dijadikan prioritas untuk bansos, yaitu:

Satu, bansos tunai yang terkait dengan Banpres Presiden untuk UMKM akan dilanjutkan.

Kedua, bantuan untuk subsidi gaji itu juga akan dilanjutkan di kuartal pertama tahun depan.

Ketiga, terkait dengan Kartu Prakerja.

Keempat, terkait dengan bansos tunai, PKH, dan sembako.

Baca: Covid-19 Masih Jadi Ancaman, Sri Mulyani Bicara Perpanjangan Bansos hingga 2021

Dengan demikian, Airlangga menyebutkan program-program ini diharapkan menjaga daya beli masyarakat di situasi pandemi Covid-19.

”Kementerian Kesehatan juga akan menyiapkan untuk operasionalisasi daripada vaksinasinya yang diperkirakan bisa dimulai di awal tahun dengan masuknya 30 juta vaksin diharapkan di akhir tahun ini,” pungkas Airlangga.

Kesehatan Masyarakat Jadi Fokus Utama

Sementara itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat tetap menjadi fokus utama pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.

Jokowi menyebut, penanganan di sektor kesehatan yang baik menjadi kunci agar penanganan ekonomi yang berjalan beriringan juga berjalan baik.

Jokowi mengungkapkan hal tersebut dalam Sidang Kabinet Paripurna mengenai Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9/2020).

“Kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya fokus kita tetap nomor satu ialah kesehatan,” ujar Jokowi dikutip dari laman presidenri.go.id.

Baca: Inilah 51 Kepala Daerah Kena Tegur Kemendagri Gegara Langgar Kode Etik Hingga Protokol Covid-19

Jokowi memerintahkan jajarannya untuk benar-benar berfokus pada upaya penanganan pandemi Covid-19.

Dari penanganan pandemi yang baik, kegiatan perekonomian pun juga akan pulih mengikuti.

Jokowi juga mengingatkan jajarannya untuk dapat mengantisipasi penyebaran pandemi melalui tiga klaster, yakni klaster perkantoran, klaster keluarga, dan klaster Pilkada.

“Ini perlu saya sampaikan, hati-hati yang namanya klaster kantor. Kedua, klaster keluarga. Terakhir juga klaster Pilkada. Hati-hati, ini agar selalu diingatkan,” tuturnya.

Menurut Jokowi, banyak orang yang justru merasa aman ketika selesai beraktivitas dan kembali ke dalam rumah.

Demikian halnya dengan ketika telah sampai ke dalam kantor maupun pabrik selepas perjalanan dari rumah.

Baca: 72 WNI di Arab Saudi Meninggal Dunia Akibat Covid-19, Kasus Positif di Qatar dan Kuwait Meningkat

Padahal, di mana pun kita berada, terdapat protokol kesehatan dan kebiasaan baru yang harus tetap diperhatikan dan dilakukan dengan ketat.

“Selalu kita kejar-kejar adalah tempat-tempat umum tapi kita lupa bahwa sekarang kita harus hati-hati di klaster-klaster tadi yang saya sampaikan, klaster keluarga, karena kita sampai di rumah sudah merasa aman, justru di situlah yang kita harus hati-hati."

"Dalam perjalanan, masuk kantor, kita juga merasa aman sehingga kita lupa di dalam kantor protokol kesehatan,” kata Jokowi.

Potensi Klaster Pilkada

Sementara itu, Jokowi juga meminta agar ancaman penyebaran pandemi Covid-19 dari potensi klaster Pilkada serentak mendatang diantisipasi.

Jokowi meminta agar tindakan tegas diberikan terkait hal tersebut.

“Saya minta, ini Pak Mendagri, urusan yang berkaitan dengan klaster Pilkada ini betul-betul ditegasi. Polri juga berikan ketegasan mengenai ini, aturan main di Pilkada."

"Karena jelas di PKPU-nya (Peraturan KPU) sudah jelas sekali. Jadi saya kira nanti agar betul-betul ini diberikan peringatan keras,” ucapnya.

Baca: Wakil Bupati Agam Positif Covid-19, Sempat Datangi KPU untuk Daftar Pilkada 2020

Lebih lanjut, Jokowi juga mengarahkan agar pelaksanaan swab test atau uji usap dilakukan dengan lebih terencana.

Ssehingga dapat dilakukan secara merata di wilayah-wilayah di Indonesia.

Seperti beberapa di antaranya ialah mengenai penentuan jumlah lab ideal di suatu daerah serta distribusi reagen uji usap di masing-masing wilayah yang ada.

“Jangan sampai yang saya lihat ada provinsi yang sudah melakukan tesnya tinggi sekali, tapi ada provinsi yang tesnya masih rendah sekali,” ujar Presiden.

Jokowi dalam kesempatan tersebut juga menekankan pentingnya rem dan gas yang perlu dilakukan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

“Jangan sampai kita urusan kesehatan, urusan Covid, ini belum tertangani dengan baik kita sudah me-restart di bidang ekonomi. Ini juga sangat berbahaya,” tandasnya.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto)