Breaking News:

Virus Corona

Komisi IX DPR Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Satu Komando Tangani Covid-19

Kebijakan Pemprov DKI Jakarta memberlakukan PSBB mulai 14 September 2020 sudah seharusnya merupakan kebijakan komprehensif.

WARTA KOTA/WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN
Suasana mall yang mulai mengeliat hidup di sebuah mall dikawasan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (10/9/2020). Pemprov DKI pada tangal 14 September akan menerapkan PSBB total untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19 yang penderitanya semakin tinggi. WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi IX DPR sebut pemerintah telah menerapkan langkah injak gas dan rem dalam penanganan pandemi Covid-19.

Namun, keputusan pusat dan daerah pada saat ini terlihat tidak satu arah dengan lainnya.

Anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen mengatakan, dalam penanganan pandemi seharusnya dikoordinasi oleh satu komando, agar kebijakan daerah dan pusat bisa saling menguatkan.

"Intinya, pemerintah pusat melalui Presiden Jokowi harus menjadi dirigen dalam setiap inisiasi yang diupayakan masing-masing unit, baik dari birokrasi maupun warga," papar Nabil kepada wartawan, Jakarta, Jumat (11/9/2020).

"Sehingga, inisiasi yang ada menjadi orkestrasi kebijakan dan program penanganan pandemi yang komprehensif," sambungnya.

Baca: Soal PSBB DKI, Ridwan Kamil: Saya Mohon ke Pak Anies Konsultasi Dulu ke Pemerintah Pusat

Menurutnya, kebijakan Pemprov DKI Jakarta memberlakukan PSBB mulai 14 September 2020 sudah seharusnya merupakan kebijakan komprehensif.

Artinya, kata Nabil, harus terkoordinasi dengan daerah-daerah sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang.

"Dengan demikian, kebijakan DKI Jakarta terkoordinasi dengan Pemprov Banten dan Jawa Barat," papar politikus PDIP itu.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved