Breaking News:

PKS dan Demokrat Menolak, Menko Airlangga: RUU Cipta Kerja Beri Banyak Manfaat Bagi Masyarakat

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan RUU Cipta Kerja memberi banyak manfaat bagi masyarakat, namun PKS dan Demokrat menolak.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto sebelum wawancara khusus dengan Tribun Network di Kantor Tribun Network, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2020). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah dengan Badan Legislasi DPR RI menyepakati substansi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CK).

Kesepakatan ini dicapai dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Pemerintah untuk pengambilan keputusan terhadap Pembicaraan Tingkat I RUU CK pada Sabtu (3/10/2020) di Jakarta.

Namun, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS di DPR menolak kesepakatan tentang pembahasan keputusan Tingkat I omnibus law RUU Cipta Kerja ini.

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, menyampaikan lima catatan fraksi terhadap RUU Cipta Kerja.

Di antaranya, RUU Cipta Kerja dianggap tidak memiliki nilai kegentingan di tengah dampak pandemi Covid-19 yang menimpa Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (istimewa)

Baca: Rugikan Buruh, KSPI Tolak Skema Pengurangan Pesangon PHK di RUU Cipta Kerja

"RUU Cipta Kerja ini tidak memiliki nilai urgensi di tengah krisis pandemi," kata Hinca, dikutip dari Kompas.com.

Selain itu, dia berpendapat RUU Cipta Kerja berpotensi memberangus hak-hak pekerja dan pembahasannya sejak awal cacat prosedur.

Hinca pun meminta agar pemerintah dan DPR kembali membahas RUU Cipta Kerja secara mendalam dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan.

"Fraksi Demokrat menyatakan menolak pembahasan RUU Cipta Kerja ini."

"Fraksi Demokrat menilai banyak hal yang harus dibahas kembali secara lebih mendalam dan komprehensif, tidak perlu terburu-buru," katanya, dikutip dari Kompas.com.

Panitia kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyelesaikan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja.
Panitia kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyelesaikan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja. (Chaerul Umam)

Baca: Fraksi PKS dan Demokrat Resmi Tolak RUU Cipta Kerja, Alasannya Ini

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved