Breaking News:

UU Cipta Kerja

Pembahasan UU Cipta Kerja Dinilai Tertutup, Bahkan Anggota DPR Tidak Dapat Draft RUU

Zainal Arifin Mochtar mengkritisi cacatnya proses pembahasan RUU Cipta Kerja hingga disahkan menjadi undang-undang di DPR.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Atgas menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar mengkritisi cacatnya proses pembahasan RUU Cipta Kerja hingga disahkan menjadi undang-undang di DPR.

Menurut Zainal, pembahasan undang-undang ini tidak melibatkan partisipasi publik. Padahal, pembahasan pasal yang mencapai 1.000 lebih membutuhkan masukan dari publik.

"Partisipasi di dalamnya nyaris tidak ada  karena bisa dibayangkan ada 79 undang-undang dengan 1.000 lebih 200 pasal itu dikerjakan dengan 60 kali pertemuan dan proses-proses pengayaan wacana di dalamnya tidak ada," ujar Zainal dalam konferensi pers daring, Rabu (7/10/2020).

Baca: Demo UU Cipta Kerja di Sejumlah Daerah Berakhir Rusuh, di Bandung Petugas Dilempari Bom Molotov

Pembahasan 11 klaster yang terdapat dalam undang-undang tersebut, menurut Zainal terkesan dikebut.

Transparansi dalam pembahasan juga menjadi sorotan karena publik sama sekali tidak menerima informasi soal RUU Cipta Kerja.

Bahkan, Zainal mengatakan beberapa lembaga dan kementerian juga tidak mendapat berkas RUU Cipta Kerja.

"Kita tidak bisa mengakses sama sekali. padahal partisipasi dan sosialisasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari konsep undang-undang nomor 12 tahun 2011 soal pembentukan peraturan," tutur Zainal.

Zainal mengatakan pembahasan RUU Cipta Kerja hanya melibatkan pihak-pihak yang mendukung.

Dalam proses rapat paripurna di DPR, pengesahan RUU Cipta Kerja bahkan tidak memenuhi peraturan.

Zainal mengungkapkan tidak seluruh anggota DPR mendapatkan draft RUU Cipta Kerja yang sama.

Halaman
12
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved