Satu Tahun Memimpin, Kinerja Jokowi-Ma'ruf Dapat Nilai 4 dari PKS
"Benar Pak Jokowi sudah bekerja keras tapi sebagian kementerian gagap dan hilang fokus. Secara umum, nilai yang didapat 4 dari skala 10," ujar Mardani
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan nilai 4 dari skala 10 untuk kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dalam satu tahun ini.
"Benar Pak Jokowi sudah bekerja keras, tapi sebagian kementerian gagap dan hilang fokus. Secara umum, nilai yang didapat 4 dari skala 10," ujar politikus PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Jakarta, Senin (19/10/2020).
Menurut Mardani, kinerja Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan setahun ini, mesti didiskon karena delapan bulan Indonesia dilanda pandemi Covid-19.
Namun, Mardani menilai penanganan Covid-19 oleh pemerintah masih jauh dari kata memuaskan, karena kasus positif terus mengalami penambahan setiap harinya.
"Penanganan yang tidak sistematis menjadi dasar penilaian buruknya kinerja penanganan Covid-19. Padahal jika bekerja secara sistematis, pandemi dapat menjadi pijakan kokoh penguatan sistem kesehatan nasional, ketika anggaran kesehatan dinaikkan dan diprioritaskan," papar Mardani.
"Sayangnya Kemenkes tidak mengambil peran itu. Mestinya jaringan Puskesmas diperkuat kualitas dan kuantitasnya, target satu desa satu Puskesmas masih jauh dari harapan," sambungnya.
Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, Politikus PDIP Ajak Masyarakat Berpikir Positif
Baca juga: Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf, Bamsoet Minta Hubungan Antar Menteri Lebih Harmonis
Baca juga: Besok, BEM SI Kembali Gelar Unjuk Rasa Desak Presiden Cabut UU Cipta Kerja
Selain itu, kata Mardani, Kementerian Dalam Negeri juga kehilangan peluang menjadi kementerian utama untuk menjadi manajer dalam pendisiplinan publik menghadapi Covid-19.
"Penegakan hukum juga menunjukkan kondisi yang jauh dari harapan. Peranan KPK yang lebih sibuk dengan berita naiknya gaji pimpinan dan rencana mobil dinas, sebenarnya bertentangan dengan konsep single salarynya KPK menjadi cerita sedih," paparnya.
Persoalan kebakaran gedung Kejaksaan Agung, skandal pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, hingga ekonomi Indonesia masuk jurang resesi, dinilai Mardani sebagai ketidakmasikan pemerintah memuaskan rakyatnya.
"Rencana jaring keselamatan publik dengan bansos dan sembako, belum mampu menjaga kebutuhan minimal publik pada level terbawah. Pelaku UMKM belum mendapatkan secara konkrit bantuan yang sudah dianggarkan, makanya serapannya jauh dari harapan," papar Mardani.
