Virus Corona
Pemerintah Disebut Masih Menomorduakan Sektor Kesehatan dalam Penanganan Covid-19
Hal ini disebabkan, fakta di lapangan menunjukkan kasus penyebaran COVID-19 terus mengalami kenaikan.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Policy Center Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), Jibriel Avessina meminta pemerintah melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap berbagai kebijakan-kebijakan penanganan COVID-19.
Jibriel menyebut, berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah belum efektif.
Hal ini disebabkan, fakta di lapangan menunjukkan kasus penyebaran COVID-19 terus mengalami kenaikan.
Dari anggaran penanganan COVID-19 sebesar 696,2 triliun, pemerintah hanya menyisihkan Rp87.55 triliun untuk biaya kesehatan.
Baca juga: Penyelesaian Perkara Perbankan di Masa Pandemi Covid-19 Dinilai Perlu Terobosan
“Sektor kesehatan terkesan menjadi pilihan kedua karena seolah-olah pemerintah lebih fokus pada penguatan ekonomi, misalnya komite yang dibentuk berisikan pejabat bidang ekonomi, serta berbagai stimulus ekonomi dengan anggaran yang jauh lebih besar dari biaya kesehatan itu sendiri,” katanya dalam Forum Diskusi Salemba bertajuk “Evaluasi Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19”, Jumat (6/11/2020).
Dia pun menyoroti beberapa poin yang perlu pemerintah perbaiki dalam penanganan COVID-19.
Poin pertama adalah lambatnya respons awal dalam mitigasi pandemi.
Jibriel juga memberikan evaluasi kepemimpinan dalam penanganan COVID-19.
“Adanya perbedaan pendekatan antar aktor dalam pemerintahan dan benturan kelompok politik juga menjadi permasalahan. Serta, belum efektif hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan,” ujar dia.
Selanjutnya, ILUNI UI memberikan berbagai rekomendasi penanganan COVID-19 untuk pemerintah.
Baca juga: Hindari Gelombang Kedua Covid-19 di Indonesia, Satgas: Disiplin Jalankan Protokol Kesehatan Kuncinya
ILUNI UI menyebut konsep Solidaritas Terpimpin dapat dijadikan sebagai model kerja pemerintah dalam mengatasi pandemi.
Dalam aspek kesehatan, uji cepat deteksi COVID-19 dengan RT PCR harus ditingkatkan sesuai standar WHO yakni 1000/1.000.000 penduduk.
Lalu, di sisi ekonomi ILUNI UI mengusulkan di antaranya optimalisasi anggaran penanganan COVID 19 dengan membagi menjadi dua anggaran menjadi program dan anggaran operasional program, realokasi anggara, serta Menjaga produktivitas UMKM.
“Yang paling penting juga, kita merekomendasikan partisipasi dari masyarakat. ILUNI UI telah mengeluarkan tiga rekomendasi terkait pandemi. Ke depan, kami juga akan memberikan rekomendasi tambahan salah satunya terkait kondisi perempuan,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Pakar Kebijakan Publik Julian Aldrin Pasha mengatakan, pemerintah perlu menentukan prioritas dan asesmen antara pilihan ekonomi atau kesehatan.
