Breaking News:

Tahun 2021 Pemerintah Perbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Secara Besar-besaran

Muhadjir meminta cakupan dan fungsi DTKS diperluas agar mencakup seluruh aspek pembangunan manusia dan kebudayaan.

Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda
Menko PMK Muhadjir Effendy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3/2020) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah bakal memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) besar-besaran pada tahun 2021.

Muhadjir meminta cakupan dan fungsi DTKS diperluas agar mencakup seluruh aspek pembangunan manusia dan kebudayaan.

"Sehingga bisa digunakan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga terkait, khususnya kementerian yang dibawah koordinasi Kemenko PMK. Ini harus disegerakan koordinasinya agar seluruh variabel yang dibutuhkan tercakup dalam DTKS," tuturnya.

Baca juga: Menko PMK Muhadjir Effendy Minta Edukasi Protokol Kesehatan Digencarkan

Menurut Muhadjir, kunci keberhasilan penyaluran bantuan sosial (bansos) adalah ketepatan data.

Selain itu, Muhadjir meminta sistem pemutakhiran DTKS harus menggunakan cara yang terkini. Serta adaptif terhadap wilayah yang memiliki akses sulit.

"Dalam menyiapkan pemutahiran, harus ada pemetaan sulit tidaknya akses suatu wilayah. Mekanisme yang disiapkan harus punya terobosan terutama untuk wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kesulitan topografi geografis yang sulit," ucap Muhadjir.

Seperti diketahui, penyaluran bansos akan tetap diteruskan pada tahun 2021.

Beberapa program bansos reguler rencananya akan tetap dilaksanakan pada tahun 2021 seperti sebelumnya, yaitu program keluarga harapan (PKH) untuk 10 juta KPM.

Baca juga: Muhadjir Berharap Akhir Tahun 2021 Indonesia Sudah Aman dari Ancaman Covid-19

Lalu Program sembako atau bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk 18,8 juta KPM.

Sementara itu, untuk bansos non reguler yang akan diberikan adalah Bansos Sosial Tunai (BST) yang jumlahnya ditingkatkan semula 9 juta KPM pada tahun 2020 menjadi 10 juta KPM di tahun 2021.

Menjelang akhir tahun, penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam rangka Jaring Pengaman Sosial (JPS) pandemi Covid-19 telah memasuki tahap penyaluran ke-4.

Sampai saat ini progres penyaluran Bansos (Program Sembako, PKH, BST, Bansos Jabodetabek, Bansos beras KPM PKH, Bansos tunai KPM sembako) telah tersalur Rp 112,9 T (88,81 persen dari Rp 127,2 T).

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved