Breaking News:

NasDem Kembali Usulkan RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Partai NasDem akan berupaya mengembalikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2021.

Tribunnews/JEPRIMA
Gerakan Masyarakat Sipil (GEMAS) berdemonstrasi menuntut pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sempat dikeluarkan dari Prolegnas 2020 ternyata tidak menyurutkan partai NasDem untuk memperjuangkannya kembali masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2021.

Anggota Baleg sekaligus Legislator Partai NasDem Taufik Basari mengatakan seluruh anggota fraksi NasDem yang berjumlah 59 telah siap menandatangani sebagai pengusul RUU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk masuk Prolegnas 2021.

Baca juga: DPR Didesak Tetapkan RUU PKS Sebagai Prolegnas Prioritas 2021

Untuk itu, dirinya sudah melakukan lobby dan komunikasi lintas fraksi agar dapat bersama-sama mendukung RUU ini.

"Fraksi NasDem mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini masuk di prolegnas prioritas 2021, karena belum ada payung hukum sebagai jaminan atas perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia" kata Tobas, sapaan karibnya, kepada wartawan, Rabu (11/11/2020).

Selain itu, Taufik mengatakan kurangnya kesadaran masyarakat dan adanya anggapan kekerasan seksual sebagai aib sehingga korban atau keluarganya ragu untuk melaporkan peristiwanya menjadi hal yang perlu diluruskan dalam RUU ini.

Baca juga: Komnas Perempuan Desak DPR Tetapkan RUU PKS sebagai Prolegnas Prioritas 2021: Wujudkan Hak Korban

"Fraksi Nasdem juga sudah berkomunikasi dengan jaringan masyarakat sipil dan Komnas Perempuan, karena itu naskah akademik dan draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah hasil perumusan bersama dengan jaringan masyarakat sipil Indonesia" imbuhnya.

Adapun NasDem membuka altenatif judul selain RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS), yakni RUU Perlindungan Korban Kekerasan Seksual yang bisa disingkat menjadi RUU PKKS atau RUU Pungkas.

Hal ini agar terdapat kebaruan dalam prosesnya. Kebaruan ini lanjutnya penting, supaya tidak berkutat pada perdebatan yang sama seperti saat periode lalu.

"Sebagai tambahan, kita juga mendorong agar pembahasan dapat dilakukan di Baleg bukan di komisi VIII karena isunya adalah lintas komisi" katanya.

Halaman
12
Penulis: Reza Deni
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved