ICW Nilai Penindakan KPK Tahun 2020 Mengendur

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kinerja penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2020 mengendur.

Hal tersebut disampaikan dalam koferensi pers Evaluasi Satu Tahun KPK yang disiarkan Facebook Sahabat ICW, Rabu (23/12/2020).

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menuturkan, kesimpulan tersebut diambil dari jumlah penyidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan yang dilakukan KPK.

"Dari tiga poin ini, ternyata semuanya menurun pada tahun 2020 ini," tutur Kurnia.

Berdasarkan data ICW, terang Kurnia, KPK hanya melakukan 91 penyidikan, 75 penuntutan, dan 108 eksekusi selama 2020.

Sementara, pada 2019, KPK melakukan 145 penyidikan, 153 penuntutan, dan 136 eksekusi putusan.

Baca juga: ICW Sebut Sambutan Presiden Jokowi di Hakordia Sebagai Narasi Kosong

"Jadi seluruh tren penindakan ini memang menurun tajam begitu," kata Kurnia.

Tak hanya itu, ia menyebutkan, angka operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 2020 merupakan yang terendah sejak 2015.

Pada tahun ini, KPK baru melakukan 7 OTT dibandingkan 17 OTT pada 2016, 19 OTT pada 2017, 30 OTT pada 2018, dan 21 OTT pada 2019.

"Itu pun satu tangkap tangan masih menjadi problem hari ini karena pelakunya tak kunjung dapat diringkus oleh KPK," kata Kurnia merujuk pada eks caleg PDI Perjuangan Harun Masiku yang tak kunjung ditangkap.

Dalam paparannya, Kurnia juga menyebut kegagalan KPK meringkus Harun dan empat buron lainnya sebagai indikasi menurunnya kinerja penindakan KPK.

Baca juga: Eks Mensos Juliari Batubara Jalani Pemeriksaan Perdana di KPK

Sebab, selama ini KPK dikenal mampu menangkap buron dalam waktu cepat.

Ia mencontohkan KPK yang berhasil menangkap M Nazaruddin di Kolombia dalam waktu 77 hari.

Solusinya, menurut Kurnia, Dewan Pengawas KPK mesti segera mengavaluasi kinerja pimpinan dan orang-rang yang bertanggung jawab dalam bidang penindakan.

Ia juga mengusulkan agar satuan tugas yang bertugas mencari para buron diganti oleh satuan tugas yang memiliki kinerja lebih baik.

ICW juga menilai ada ketidakjelasan dalam penuntasan sejumlah kasus besar yang ditangani oleh KPK.

Kurnia mengatakan, kasus-kasus tersebut semestinya dapat ditindaklanjuti oleh KPK karena telah sampai pada proses persidangan.

"Ada empat di sini yang kita highlight perkara besar yang rasanya tidak ditindaklanjuti oleh KPK hari ini," katanya.

Kasus pertama yang dimaksud Kurnia yakni dugaan korupsi proyek e-KTP yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun.

Baca juga: Penyebab Kebakaran Kejagung Masih Misteri, Amien Rais Singgung Kasus BLBI: Saya Khawatir

Menurut Kurnia, KPK seharusnya dapat mengembangkan kasus tersebut karena dakwaan dua pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, menyebutkan bahwa sejumlah nama politikus yang turut menerima aliran uang dalam kasus ini.

"Di sana disebutkan spesifik namanya siapa, dugaan penerimaannya berapa, harusnya itu bisa ditindaklanjuti oleh KPK," kata Kurnia.

Di samping itu, KPK juga belum menerapkan pasal pencucian uang terhadap mantan Ketua DPR Setya Novanto yang telah dinyatakan bersalah dalam kasus ini.

Selain kasus e-KTP, KPK juga diminta segera menuntaskan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan terdakwa Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim yang kini berstatus buron.

"Ada perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia,kerugian negaranya Rp4,58 triliun dan ini pun tindak lanjutnya kita tidak tahu seperti apa," ujar Kurnia.

Dua kasus lainnya adalah kasus proyek Hambalang dan kasus Bank Century.

Selain menuntaskan perkara-perkara warisan dari periode sebelumnya, KPK didorong untuk berani mengambil alih kasus dugaan suap terkait pelarian Djoko Tjandra.

Menurut Kurnia, KPK harus mengambil kasus itu karena ditengarai melibatkan aparat penegak hukum.

"Dalam konteks Djoko Tjandra, poin kami bukan pada supervisi tapi KPK harus mengambil alih perkara tersebut karena perkaranya perkara yang besar, yang kedua melibatkan aparat penegak hukum," katanya.