Akan Pakai Sistem Elektronik, Risma Hati-hati Kelola Anggaran di Kemensos: Itu dari Pajak Rakyat

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Sosial, Tri Rismaharini akan menciptakan sistem elektronik untuk mencegah penyalahgunaan anggaran di lingkungan Kementerian Sosial.

Ia pun tengah mencari cara khusus untuk mengelola dan mengawasi penggunaan anggaran di Kemensos.

Risma ingin pengelolaan anggaran melalui sistem elektronik bisa menghindari terjadinya korupsi.

Sehingga, sistem elektronik dinilai efektif oleh Risma dalam mengelola anggaran.

Baca juga: Cerita Risma Kelola Dana Bansos, Ingin Pakai Sistem Cegah Korupsi hingga Kaget Lihat Jumlah Anggaran

Baca juga: Pengamat: Pemberhentian Risma sebagai Wali Kota Surabaya Tetap Harus Melalui Rapat Paripurna DPRD

Baca juga: Polemik terkait Rangkap Jabatan Risma Berakhir, Whisnu Sakti Buana Jadi Plt Wali Kota Surabaya

Perempuan yang sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Surabaya ini berujar, dirinya sangat berhati-hati mengelola anggaran di Kemensos.

"Ini kan butuh kehati-hatian mengelola uang itu."

"Masalahnya ini kan bukan duitku. Sementara, masyarakat mengumpulkan duit itu dengan keringat," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Sabtu (26/12/2020).

"Aku harus hati-hati sekali. Itu kan dari pajaknya rakyat," jelasnya.

Ia mengaku, sistem elektronik bisa jadi cara khusus yang nantinya akan diterapkan di lingkungan Kemensos.

"Makanya aku ingin buat sistem di mana sulit untuk siapapun termasuk aku, ganggu sistem itu," katanya.

"Kalau semua pakai elektronik, kemungkinan berkurang lah itu (penyalahgunaan)."

"Kalau ada ya, itu sudah manusianya. Tapi sistem itu harus dibuat," paparnya.

Risma menyebut, masih harus mendiskusikan langkah tersebut di kalangan internal agar dapat berjalan baik nantinya.

Baca juga: Risma Resmi Jadi Menteri Sosial, Politisi Nasdem: Saya Optimis Bisa Cepat Beradaptasi

Baca juga: Soal Klaim Rangkap Jabatan Tri Rismaharini, Ini Tanggapan Kemendagri, Khofifah hingga Pakar

Baca juga: Jokowi Disebut Kumpulkan Capres 2024 di Kabinet: Ada Prabowo, Sandiaga, Risma, Airlangga

Ia menegaskan, bantuan sosial tunai mulai Januari 2020 akan langsung diantar petugas ke alamat masing masing penerima.

Masyarakat tak perlu harus berbondong-bondong ke kantor pos.