DPR Ingatkan Pemerintah Soal Risiko Utang RI Capai Rp 5.910 Triliun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Marwan Cik Asan meminta pemerintah mencermati potensi risiko terkait utang RI yang sudah mencapai Rp 5.910,1 triliun pada akhir 2020.

"Kami berharap pemerintah dapat lebih selektif dalam melakukan penarikan utang untuk mewujudkan pemanfaatan utang secara optimal untuk kegiatan produktif, utang yang diterima diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional," kata Marwan dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (12/1/2021).

Tercatat, untang pemerintah Indonesia sampai akhir 2020 sebesar Rp5.910,1 triliun, di mana 86,03 persen merupakan SBN dan sisanya sebesar 13,97 persen berupa pinjaman.

Pinjaman didominasi oleh pinjaman luar negeri yakni sebesar 99 persen, dan sisanya 1 persen pinjaman dalam negeri, dengan rasio utang telah mencapai 38,13 persen. 

"Jika utang pemerintah digabungkan dengan utang BUMN  maka total utang mencapai Rp11.773,83 triliun, dengan rasio utang mencapai 74,4 persen," ucap Warwan yang juga sebagai Anggota Komisi XI DPR itu. 

Menurutnya, secara umum posisi utang pemerintah masih dapat dikatakan aman, karena rasio utang pemerintah  yang merujuk pada Undang-undang keuangan Negara dengan batas 60 persen.  

Namun, kata Marwan, jika digabungkan dengan utang BUMN maka rasionya telah melampaui ketentuan undang-undang. 

Baca juga: Realisasi Pembiayaan Utang Capai Rp 1.226 Triliun di 2020

Oleh sebab itu, Marwan menyebut pemerintah perlu memperhatikan beberapa indikator dalam melakukan pengelolaan utang. 

Pertama, defisit keseimbangan primer terus meningkat, yang menunjukan bahwa pemerintah sudah tidak mempunyai dana yang cukup untuk membayar bunga utang, sehingga pembayarannya dilakukan melalui penarikan utang baru. 

"Pemerintah perlu segera melakukan perbaikan dan peningkatan penerimaan negara, khususnya penerimaan pajak untuk mengimbangi kenaikan belanja negara," paparnya.