Breaking News:

Kemensos Gandeng Dukcapil: Pemberian Bansos Berbasis NIK dan Alamat KTP-el

Kementerian Sosial menggandeng dinas kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) untuk menyalurkan program perlindungan sosial bagi warga penyandang

dok Kemendagri
Kementerian Sosial menggandeng dinas kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) untuk menyalurkan program perlindungan sosial bagi warga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Sosial menggandeng dinas kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) untuk menyalurkan program perlindungan sosial bagi warga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Oleh karena itu nomor induk kependudukan (NIK) akan sangat membantu dalam penanganan warga PMKS, agar verifikasi bisa dilakukan dengan tepat.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan data NIK dan KTP elektronik dari Kementerian dalam negeri (Kemendagri) menjadi bagian penting untuk diintegrasikan dalam proses verifikasi yang sekarang dilakukan Kemensos.

"Kepemilikan KTP elektronik dengan NIK menjadi mutlak karena saat ini bantuan pemerintah diberikan kepada warga yang membutuhkan sesuai dengan alamat dan KTP," kata Risma dalam keterangannya, Rabu (13/1/2021).

Namun menurutnya pendataan warga marginal ini bukan perkara mudah, sebab banyak di antara mereka yang belum memiliki KTP-el.

Sebagian dari warga marginal mengaku tidak paham cara mengurus KTP-el, karena dikira harus membayar, dan sebab sebagainya.

Baca juga: Sekjen Kemensos Dipanggil KPK Terkait Suap Pengadaan Bansos Covid-19

Oleh karena itu Kemensos dan Ditjen Dukcapil akan mengadakan layanan jemput bola perekaman data KTP-el kepada sekitar 136 warga marginal di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Upaya yang dilakukan pemerintah ini diharapkan dapat memberikan akses bantuan agar mereka bisa segera keluar dari kemiskinan.

"Kami juga tidak salah administrasi karena pasti alamat dan NIK-nya," kata mantan Wali Kota Surabaya tersebut.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan pihaknya mencari solusi yang paling mudah, dan tidak menimbulkan masalah hukum sehingga tujuan program perlindungan sosial bagi warga PMKS itu bisa tercapai.

Halaman
12
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved