Breaking News:

Pemberantasan Korupsi Tidak Cukup Melalui OTT, Masinton Pasaribu Sarankan KPK Hal Ini

Maraknya aksi OTT oleh KPK menjadi bukti kuat bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak pernah mencapai akarnya.

Tribunnews.com
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu 

Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Pemberantasan tindak kejahatan korupsi di Indonesia tidak cukup hanya dengan menindak atau melalui operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Maraknya aksi OTT oleh KPK menjadi bukti kuat bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak pernah mencapai akarnya.

Hal ini disampaikan oleh Politikus Partai PDI Perjuangan yang juga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Masinton Pasaribu dalam webinar Lembaga Survei KedaiKOPI, Senin (25/1/2021).

Baca juga: Survei Sebut KPK Berkinerja Baik, Masinton Pasaribu: Tidak Boleh Lantas Besar Kepala

"Dengan harus OTT terus, itu tidak menampakkan satu kinerja pemberantasan korupsi yang benar-benar bisa menyentuh ke akar persoalan," ujar Masinton.

Masinton menyebut, 80 persen kasus korupsi yang melibatkan para pejabat ataupun penyelenggara negara berbentuk gratifikasi alias suap.

Di sisi lain, seorang pejabat, lanjut Masinton, dalam mengemban tugasnya seakan kedua kakinya sudah berada di sisi yang berbeda. 

Kaki yang satunya berada di kantornya sebagai pejabat, sementara kaki satunya lagi sudah berada di Lapas Sukamiskin.

Penyebabnya tak lain karena penyelenggara negara tidak boleh menerima pemberian lebih dari Rp 1 juta.

"Pejabat atau penyelenggara negara di satu sisi dia mengemban jabatan, kakinya satu di kantornya, kaki satunya lagi sebenarnya sudah berada di Lapas Sukamiskin. 

Halaman
12
Penulis: Lusius Genik Ndau Lendong
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved