Breaking News:

Pimpinan DPR Minta Kemenlu Cek Izin Legalitas Kapal Tanker Berbendera Iran dan Panama

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) diminta berkoordinasi dengan pemerintah negara Iran dan Panama untuk mengecek perizinan dan legalitas dua kedua kapa

Vessel Finder
ilustrasi.Kapal tanker MT Hankuk Chemi Korea Selatan yang disita Pemerintah Iran. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) diminta berkoordinasi dengan pemerintah negara Iran dan Panama untuk mengecek perizinan dan legalitas dua kedua kapal negara tersebut yang sempat ditangkap Badan Keamanan Laut (Bakamla) beberapa hari lalu.

Sebelumnya, telah terjadi penyitaan dua kapal asing berbendera Iran dan Panama oleh Bakamla Minggu siang (24/1/2021), yang diduga melakukan transfer bahan bakar minyak secara illegal di perairan Pontianak, Kalimantan Barat.

Peran diplomasi kita kedepankan, meskipun Pemerintah Iran secara resmi telah meminta penjelasan Indonesia terkait penangkapan kapal tanker tersebut," kata Azis kepada wartawan, Selasa (26/1/2021).

"Namun secara prosedur kita juga dapat melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengapa bisa masuk ke Indonesia serta melihat berkas dan dokumen izin kapal tanker tersebut," imbuhnya.

Upaya yang dilakukan oleh Bakamla ini dinilai Azis tepat, bersamaan pada hari yang sama digelarnya Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut Dalam Negeri “Trisula I 2021”.

“Dengan mengacu kepada UndangUndang RI. No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan serta Peraturan Presiden No. 178 tahun 2014 tentang BAKAMLA yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdikasi mulai dari laut territorial sampai dengan ZEE," ujarnya.

Politikus Golkar itu mendorong Bakamla, Kepolisian, dan aparat keamanan untuk menginvestigasi secara mendalam, dan mengusut tuntas dua kapal tanker berbendera Iran dan Panama tersebut yang diduga melakukan transfer BBM ilegal secara ship to ship (STS).

Baca juga: Kapal Tankernya Disita di Perairan Kalimantan, Iran Minta Indonesia Jelaskan Alasannya

Serta menegakkan hukum dan memberlakukan sanksi terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan hukum perundangan yang berlaku di Indonesia.

Mengingat pelanggaran tersebut terdeteksi terjadi di wilayah perairan Indonesia dan dapat berpotensi merugikan negara.

"Bakamla sebagai single coast guard membawakan sinergitas kewenangan, kekuatan dan kemampuan bersama TNI Angkatan Laut (AL) untuk meningkatkan pengawasan di wilayah-wilayah perairan yang rawan dimasuki kapal asing secara ilegal," ucapnya.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved