Dampak Kudeta Milter di Myanmar Terhadap Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kudeta militer Myanmar terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi menjadi sorotan dunia.

Diketahui Aung San Suu Kyi bersama pemimpin sipil Myanmar lainnya ditangkap dan dipenjara, Senin (1/2/2021) dini hari.

Lalu, apakah kudeta kekuasaan di Myanmar akan memiliki dampak terhadap Indonesia?

Praktisi dan pengajar Hubungan Internasional Dinna Prapto Raharja menilai kudeta militer Myanmar tersebut tentunya memiliki dampak terhadap Indonesia khususnya dalam geopolitik di Asia Tenggara.

“Ya ada dampaknya bagi Indonesia,” ujar Dinna Prapto Raharja ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (2/2/2021).

Baca juga: VIRAL Wanita Senam Aerobik di Depan Kompleks Parlemen Myanmar, Tak Sadar Ada Kudeta di Belakangnya

Pertama, kawasan Asia Tenggara yang menjadi pilar penting dalam politik luar negeri Indonesia makin menjauh dari karakter demokratis.

Artinya, dia menjelaskan, agenda-agenda politik luar negeri lewat ASEAN akan bergantung pada persetujuan dari pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN yang di dalam negerinya menjalankan sikap semena-mena dan acuh pada kehendak rakyatnya.

Baca juga: Presiden AS Biden Ancam Beri Sanksi Baru Setelah Kudeta Myanmar dan Penahanan Aung San Suu Kyi

“Tentu saja hal ini berdampak negatif pada idealisme masyarakat yang memimpikan keutamaan pada nasib rakyat dan partisipasi masyarakat dalam proses-proses ASEAN. Bagi negara-negara mitra dialog ASEAN, hal ini bisa dijadikan alasan untuk mendeskreditkan ASEAN,” ujar Dinna Prapto Raharja.

Kedua, sebelum kudeta, politik di Myanmar sebetulnya cenderung Tengah ke Kanan (center-right).

Artinya pemerintah yang berkuasa cenderung mempertahankan status quo dengan militer yang walaupun tidak memegang kekuasaan penuh tetapi tetap menentukan kebijakan politik luar dan dalam negeri.

Baca juga: Politik Memanas, Ratusan WNI di Myanmar dalam Keadaan Sehat dan Aman

Apalagi imbuh dia, partai Liga Demokrasi (NLD), selama ini mencoba menghindari konfrontasi dengan militer secara terbuka dan mencoba melakukan reformasi dari dalam.

Tumbalnya, dia menjelaskan, partai NLD dan Suu Kyi yang dijauhi Eropa dan Barat karena dianggap cenderung pro militer.

Secara internal, kubu militer dan sipil ini terus bersitegang di dalam pemerintahan.

Kenyataannya, lebih lanjut, meski NLD dan Suu Kyi sudah mencoba untuk bersikap moderat, militer tetap merasa insecure dan momentum kemenangan NLD menjadi pemicu bagi militer untuk mencegah transisi kekuasan sipil.

“Secara politik, tentu akan ada gelombang protes dari segala penjuru tetapi dari sisi ekonomi tetapi apakah gelombang protes itu akan mengembalikan demokrasi Mynamar ke jalur yang semestinya harus dilihat dari sikap China, AS dan para sekutunya yang sudah berinvestasi ke Myanmar,” jelasnya.