Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Asisten Rumah Tangga ? Berikut Tanggapan Pengamat
Pengamat hukum, T Priyanggo Trisaputro, sebut perjanjian menjadi satu-satunya perlindungan hukum bagi ART dan Majikan, Senin (8/2/2021).
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Fenomena Asisten Rumah Tangga (ART) masih melekat di masyarakat.
Pekerja ART dicari untuk sekedar membantu kehidupan rumah tangga hingga menjaga anak.
Tak sedikit kasus muncul dalam hubungan ART dengan majikan selaku pemberi kerja.
Sayangnya, sampai saat ini, belum ada UU yang mengatur secara spesifik tentang ART.
Baca juga: Sejak Isu Kudeta, Popularitas AHY dan Partai Demokrat Meningkat, Pengamat: Populer Saja Tak Cukup
Baca juga: Pengamat: Ada Insentif yang Didapat Parpol Ketika Taat ke Jokowi Soal RUU Pemilu
Pengamat Hukum sekaligus Advokat Solo, T Priyanggo Trisaputro, mengatakan perjanjian awal kerja menjadi pelindung bagi ART maupun majikan secara hukum.
Hal itu diungkapkan Priyanggo pada program Kacamata Hukum bertajuk Perlindungan Hukum dalam Hubungan ART dan Majikan.
"Inilah ruang awal untuk melindungi ART dan majikan."
"Peraturan itu belum ada, maka satu-satunya perlindungan hukum adalah perjanjian atau kontrak," ucap Priyanggo, Senin (8/2/2021).
Baca juga: Pengamat : Kalau Bukan Perintah Jokowi, NasDem dan Golkar Tak Balik Badan Soal RUU Pemilu
Baca juga: Apa Urgensinya Revisi UU Pemilu Saat Ini? Berikut Pandangan Pengamat
Secara umum, syarat sah suatu perjanjian tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).
Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada isi perjanjian kerja antara ART dengan majikan.
Pengamat hukum ini menjelaskan, suatu perjanjian harus jelas identitas para pihak yang terkait, baik itu ART maupun majikan.
Lalu, persoalan deksripsi pekerjaan ART harus tertuang secara jelas di perjanjian.
Baca juga: Pengamat Sebut RUU Pemilu akan Terdepak dari Prolegnas Prioritas 2021
Baca juga: Gerindra Akan Tinggalkan Anies di Pilkada DKI? Ini Indikasinya Menurut Pengamat
"Deskripsi dari pekerjaannya, ART ini hanya khusus untuk membantu membersihkan rumah atau membantu menjaga anak? Itu harus jelas."
"Berapa lama waktu yang akan digunakan atau lama pekerjaan, apa setahun atau per bulan?" tuturnya.
Persoalan upah, tunjangan hari raya hingga hak libur bagi ART juga harus jelas.
"Berapa besaran upah ini harus jelas di awal ,kapan ini diterima. Apakah setiap awal bulan atau akhir."
"Tunjangan Hari Raya itu penting, waktu istirahat dan izin cuti jika sakit, hak untuk libur, ini yang perlu diperhatikan untuk dinyatakan dalam kontrak," pungkansya.
Baca juga: Pengamat Politik: Kalau Belum Setahun Sudah Ada Gerakan Politik, Kekuasaan di Demokrat Tidak Bulat
Baca juga: Pengamat: AHY dan Moeldoko Diuntungkan dengan Adanya Isu Kudeta Demokrat
Biasanya, perjanjian akan identik dengan meterai. Menurut Priyanggo, ada tidaknya meterai tak membuat perjanjian menjadi tidak sah secara hukum.
"Prinsipinya begini, meterai bukan salah satunya syarat sahnya perjanjian," jelas Priyanggo.
Di tahun 2003, pemerintah sempat membahas RUU yang mengatur ART secara khusus.
Sampai saat ini tak ada kejelasan status akhir RUU itu.
"Pada tahun 2003, sudah sempat ada draf terkait UU ART."
"Tapi cuma sampai detik ini, belum ada kejelasan."
"Hingga sampai saat ini ART belum ada payung hukum yang jelas," terang Priyanggo.
(Tribunnews.com/Shella)
