Breaking News:

OTT Menteri KKP

KPK Klarifikasi Identitas Saksi Kasus Suap Benur Edhy Prabowo

"Yang diduga dipergunakan  untuk pengurusan akta hibah tanah di Cianjur dari seseorang kepada tersangka EP (Edhy Prabowo)," ujar Ali.

Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi identitas salah satu saksi kasus dugaan suap izin ekspor benih bening lobster atau benur yang menjerat eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Pada jadwal pemeriksaan KPK Senin (8/2/2021), tertulis saksi bernama H Alvin Nugraha dipanggil untuk tersangka Edhy Prabowo. Dalam jadwal itu tertulis H Alvin Nugraha sebagai Direktur Pemasaran PT Berdikari (Persero).

Baca juga: KPK Periksa Enam Saksi Terkait Kasus Suap Benur Edhy Prabowo, Salah Satunya PNS Habryin Yake

"Setelah kami cek kembali identitas dari saksi H. Alvin Nugraha, terdapat kekeliruan pencantuman profesi yang bersangkutan sebagaimana jadwal pemeriksaan hari Senin (8/2/2021)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangannya, Rabu (10/2/2021).

"Dimana sebelumnya tercantum sebagai Direktur Pemasaran PT Berdikari dan yang benar saksi berprofesi sebagai Notaris," ia menjelaskan.

Saksi H Alvin Nugraha ini sendiri, kata Ali, telah diperiksa tim penyidik KPK terkait aliran uang dari rekening penampungan dugaan suap perizinan dan pengiriman ekspor benur.

"Yang diduga dipergunakan  untuk pengurusan akta hibah tanah di Cianjur dari seseorang kepada tersangka EP (Edhy Prabowo)," ujar Ali.

Dalam perkara ini KPK menetapkan total tujuh orang sebagai tersangka.

Baca juga: Geledah Sebuah Tempat Terkait Kasus Suap Benur Edhy Prabowo, KPK Nihil Hasil

Enam orang sebagai penerima suap yakni eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo; stafsus Menteri KP, Safri dan Andreau Pribadi Misanta; sekretaris pribadi Edhy Prabowo, Amiril Mukminin; Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK), Siswadi; dan staf istri Menteri KP, Ainul Faqih.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved