Breaking News:

Polri Janji Selektif Usut Laporan Pasal Karet, Jenderal Sigit Tak Mau UU ITE Jadi Alat Kriminalisasi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berjanji akan lebih selektif dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pasal karet dalam UU ITE.

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Dewi Agustina
Tribunnews/JEPRIMA
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat menggelar konferensi pers seudai melakukan pertemuan di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/1/2021). Dalam kunjungannya Kapolri kali ini merupakan bentuk silaturahmi antara Polri dengan ormas-ormas islam yang ada dan mampu bersinergi untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dunia digital sudah mengubah banyak hal. Mulai dari cara orang berinteraksi, hingga kegiatan perekonomian. Semua berubah karena internet.

Termasuk terkait dengan pelanggaran hukum di dunia siber. Misalnya penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Awalnya, UU yang disahkan pada tahun 2008 itu dibuat sebagai payung hukum transaksi berbasis elektronik yang memiliki dampak sosial ekonomi.

Namun belakangan, sebagian pihak justru menggunakan UU itu sebagai alat saling melaporkan.

Lebih parahnya lagi, UU itu untuk menjatuhkan satu sama lain berdalih menilai sebuah kritik atau pendapat sebagai ujaran kebencian.

Melihat fenomena itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berjanji akan lebih selektif dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pasal karet dalam UU ITE.

Polri akan lebih hati-hati menggunakan pasal karet dalam UU ITE.

Baca juga: Jokowi: Kalau UU ITE Tak Bisa Beri Rasa Keadilan, Saya akan Minta DPR untuk Merevisi

Baca juga: Jokowi Minta Polri Selektif Terima Aduan Pelanggaran UU ITE

Sigit mengatakan, akan ada evaluasi terhadap penerapan UU ITE bila Polri menerima laporan ini. Ia pun berjanji akan mengedepankan edukasi seperti program Presisi yang diajukannya.

"Masalah UU ITE menjadi catatan untuk ke depan betul-betul kita bisa laksanakan penegakan hukum secara selektif dengan mengedepankan edukasi, mengedepankan sifat persuasi dan kemudian kita upayakan untuk langkah-langkah yang bersifat retorative justice," kata Sigit usai Rapim TNI-Polri di Rupatama Mabes Polri, Senin (15/2/2021).

Sigit tidak memaparkan lebih lanjut mengenai proses seleksi pelaporan yang akan lebih diperketat itu. Namun dia tahu betul, pasal-pasal di UU ITE kerap dijadikan pasal karet.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved