Breaking News:

OTT Gubernur Sulsel

Selaku Partai Pengusung di Pilkada, Ini Sikap PKS Setelah Nurdin Abdullah Jadi Tersangka KPK

Hal ini untuk menegaskan bahwa PKS berpandangan hukum harus ditegakkan kepada semua pihak.

Tribunnews/Jeprima
Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah mengikuti konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (28/2/2021) dini hari. Pada konferensi pers tersebut, KPK menyatakan telah menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus proyek pembangunan infrastruktur karena diduga menerima gratifikasi atau janji. Selain Nurdin Abdullah, KPK juga menetapkan tersangka kepada Sekdis PUPR Sulsel, Edy Rahmat (ER) sebagai penerima dan Agung Sucipto (AS) selaku pemberi. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Al Muzzammil Yusuf mengatakan, partainya memilih untuk mengikuti proses hukum yang berlaku pada kasus yang menimpa Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

Menurutnya, PKS meminta proses hukum tersebut dapat berjalan dengan adil dan transparan.

Hal ini untuk menegaskan bahwa PKS berpandangan hukum harus ditegakkan kepada semua pihak.

"Indonesia adalah negara hukum. Hukum harus ditegakkan kepada semua. Jadi, berjalan saja sesuai koridor hukum yang adil dan transparan," kata Muzzammil saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/3/2021).

Baca juga: Proyek Jalan Sinjai-Bulukumba yang Seret Nurdin Abdullah ke KPK, Ditargetkan Rampung Tahun Ini 

Diketahui, PKS merupakan salah satu partai pengusung Nurdin dalam Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan 2018.

Selain PKS, PDIP dan PAN juga mengusung Nurdin.

Ia melanjutkan, sebagai partai pengusung, PKS berharap semua pihak tetap menghormati proses hukum yang berlaku terhadap Nurdin Abdullah.

Muzzammil juga berharap, Presiden Joko Widodo dan para penegak hukum sekalipun perlu menghormati proses hukum tersebut.

"Semua pihak harus menghormati proses dan prosedur hukum yang berlaku. Termasuk Presiden dan para penegak hukum sekalipun," ujarnya.

Namun, Muzzammil belum memberikan sinyal apakah PKS sudah menyiapkan nama untuk menggantikan Nurdin Abdullah atas perkara tersebut.

Halaman
12
Editor: Hasanudin Aco
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved