Wamendag: Negara Harus Hadir Atasi Problematika Peternak Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengatakan negara harus hadir untuk mengatasi problematika peternak nasional.

Hal ini disampaikannya pada acara Rembuk Nasional Perunggasan Nasional VIII di Bandung yang diselenggarakan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) dan Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan), Selasa (2/3/2021).

Ia menegaskan, pemerintah akan menyerap aspirasi para peternak karena masih rendahnya tingkat konsumsi ayam dan telur masyarakat Indonesia.

Padahal ayam dan telur merupakan sumber protein yang terjangkau, apalagi pada saat pandemi, protein sangat dibutuhkan untuk meningkatkan imunitas.

“Acara ini penting untuk meningkatkan soliditas dan kemampuan dan ketahanan peternak dan pengusaha di bidang perunggasan. Di sini, harapannya negara bisa selalu hadir dan memberi dukungan para pelaku di bidang perunggasan,” ujar Jerry Sambuaga dalam keterangannya.

Baca juga: Pentingnya Divestasi Industri Peternakan untuk Cegah Titik Kritis Iklim Bumi

Menurut data Statistik pada 2019, rata-rata masyarakat Singapura mengkonsumsi daging ayam 34 kilogram per kapita per tahun, sementara Malaysia 24 kilogram per kapita per tahun.

Namun masyarakat Indonesia hanya mengkonsumsi 12 kilogram per kapita per tahun.

Menurut Jerry Sambuaga, rembuk nasional tersebut bisa mendorong peningkatan konsumsi nasional yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

Dalam rembuk nasional itu juga dicanangkan gerakan mengkonsumsi ayam dan telur.

“Slogan yang kami usung, “Makan Ayam dan Telur Meningkatkan Imunitas,” ujar Ketua Umum Pinsar Singgih Januratmoko.

Baca juga: Peternakan di Pekanbaru Dibantu Asuransikan Usaha Ternaknya

Menurutnya, imunitas dari protein ini penting agar tubuh tak mudah terinfeksi Covid-19.

Selain itu, meningkatkan konsumsi juga berdampak bagi peternak.

“Industri perunggasan itu menyerap 30 persen tenaga dan memutar ekonomi sebesar Rp 450 triliun. Hal ini bisa menyebabkan kerawanan ekonomi dan sosial bila bisnis perunggasan terpukul,” ujar Singgih Januratmoko yang juga anggota DPR Fraksi Golkar.

Ketua Umum Pinsar Singgih Januratmoko meminta pemerintah dan perusahaan besar dalam perunggasan atau integrator menghargai cara bernegara.

Dengan demikian, peternak mandiri bisa berkembang, sebagaimana membesarnya bisnis integrator.

Singgih mencontohkan, pembagian DOC 50 persen untuk integrator dan anak perusahaannya, dan 50 persen untuk peternak, belum berjalan dengan baik.

“Kami dari koperasi Pinsar pernah membeli 100 box DOC, yang kami dapatkan hanya 25 box, Sementara stok DOC melimpah, di perusahaan integrator” ujarnya.

Baca juga: Temuan 27 Butir Telur di Bantaran Bengawan Solo, BKSD Pastikan Itu Bukan Telur Buaya

Menurut Singgih, koperasi adalah badan hukum yang diakui pemerintah, bahkan penghargaan diberikan oleh Kementerian Pertanian.

Namun pihak swasta mempermainkan koperasi dan pemerintah membiarkannya.

Menurutnya, pemerintah harus tegas dalam cara bernegara sehingga peternak mandiri terlindungi.

Pemerintah telah mendukung perusahaan-perusahaan besar di bidang perunggasan dengan kemudahan berinvestasi.

Singgih juga berharap perusahaan itu juga turut mendukung bisnis peternakan yang dijalankan oleh masyarakat pada umumnya.