Breaking News:

Wamendes PDTT dan Deputi V KSP Diskusi Pengentasan Daerah Tertinggal di Tanah Papua

Budi Arie mengatakan, saat ini Indonesia masih memiliki sebanyak 62 kabupaten tertinggal.

Foto: Novri/Kemendes PDTT
Wamendes PDTT dan Deputi V KSP Diskusi Pengentasan Daerah Tertinggal di Tanah Papua 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi menerima kunjungan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Rabu (3/3/2021).

Pertemuan tersebut membahas tentang pengentasan daerah tertinggal di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Budi Arie Setiadi mengatakan, saat ini Indonesia masih memiliki sebanyak 62 kabupaten tertinggal.

Dari jumlah tersebut sebanyak 30 daerah diantaranya berasal dari Papua dan Papua Barat. Untuk itu, dibutuhkan perhatian signifikan untuk dapat mempercepat pengentasan daerah tertinggal di Tanah Papua.

“Dari 62 daerah tertinggal, 30 alias setengahnya ada di Papua – Papua Barat,” ujarnya.

Menurutnya, pengentasan daerah tertinggal di Papua dan Papua Barat juga dipengaruhi oleh ketersediaan listrik hingga pelosok desa.

Yang mana saat ini, masih terdapat 427 desa di Tanah Papua belum teraliri listrik. Adapun 325 desa diantaranya berasal dari Provinsi Papua dan 102 desa diantaranya berasal dari Provinsi Papua Barat.

“Masih banyak desa-desa di Papua yang belum teraliri listrik. Kita terus mengupayakan agar semua desa-desa ini bisa segera mendapatkan akses listrik,” ungkapnya.

Terkait hal tersebut, Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, membahas intens terkait pengentasan daerah tertinggal di Papua dan Papua Barat bersama Kemendes PDTT penting dilakukan untuk memaksimalkan pembangunan secara buttom up.

Selanjutnya, ia juga akan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mensinergikan program/kerja di Papua dan Papua Barat.

“Kita akan segera lakukan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan Setneg (Sekretariat Negara),” tuturnya.

Editor: Toni Bramantoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved