Menko Airlangga Perbarui Mandat KNKG untuk Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional
Berdasarkan mandat tersebut, operasional KNKG akan berjalan dengan struktur organisasi yang lebih ramping.
Editor:
Content Writer
lihat foto
Atas perubahan paradigma tersebut, di tahun yang sama, Pemerintah Indonesia akhirnya menyesuaikan dengan mengubah KNKCG menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), melalui Kepmenko Nomor KEP/49/M.EKON/11/2004. KNKG terdiri dari Sub Komite Publik dan Sub Komite Korporasi.
Berdasarkan pembaruan tersebut, pelaksanaan GCG dan Good Public Governance (GPG) didasarkan kepada lima prinsip, yaitu: transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), responsibilitas (responsibility), independensi (independency), serta kewajaran/kesetaraan (fairness).
Untuk menguatkan komitmen dalam penerapan good governance, baik di sektor publik (pemerintah) maupun korporasi, pelaksanaan tugas KNKG dilanjutkan melalui penetapan Kepmenko Nomor 117 Tahun 2016, dengan masa kerja sampai 31 Desember 2019. (*)
