Penanganan Covid
Jawab Kritik BPOM soal Vaksin Nusantara Belum Diuji ke Hewan, Begini Kata Terawan
Terawan Agus Putranto angkat bicara atas kritik BPOM yang menyayangkan tak dilakukannya uji pra klinis vaksin Nusantara pada hewan
Penulis:
Vincentius Jyestha Candraditya
Editor:
Sanusi
lihat foto
Karena peneliti vaksin Nusantara tetap kekeh tak akan melakukan uji coba pada hewan, Rizka mengatakan pihaknya akhirnya memberi perizinan dengan syarat penelitian pertama hanya dilakukan kepada tiga subjek saja.
"Karena tidak dilakukan kami memberikan kondisional dengan menyatakan bahwa dilakukan dulu di tag orang pertama. Karena kami sangat berhati-hati, first in human ini harus benar-benar dipastikan ini aman dan kami meminta pengujian apakah ada residu antigen di dalam sel dan kritiknya."
"Dari antigen yang diimpor dari AIVITA itu kami ingin tahu bagaimana residunya dan apakah itu masuk ke dalam tubuh pasien tersebut," ujar Rizka.
Pimpinan Komisi IX DPR: Banyak Anggota Dewan dan Beberapa Menteri Ingin Vaksin Nusantara
Komisi IX DPR RI mengklaim belum semua anggota dewan menerima vaksin Covid-19.
Diketahui, anggota DPR sebelumnya mengikuti program vaksinasi Covid-19 yang digelar Rabu (24/2/2021)
Menurut Wakil Ketua Komisi IX Emanuel Melkiades Laka Lena, satu alasan anggota dewan belum mau divaksin adalah menunggu Vaksin Nusantara.
"Saya dapat kabar, banyak anggota DPR belum mau divaksin. Mereka menunggu Vaksin Nusantara. Bahkan bukan hanya anggota DPR, beberapa menteri pun menunggu Vaksin Nusantara,” kata Melki dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan BPOM, Menteri Kesehatan, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN, LBM Eijkman, Rabu (10/3/2021).
Baca juga: Pandemi Covid-19 Sadarkan Masyarakat Pentingnya Pengelolaan Keuangan
Karena itu, Melki mengaku heran kenapa Vaksin Nusantara terkesan dipersulit.
BPOM pun dituding tidak independen dan terkesan mempersulit Vaksin Nusantara untuk bisa melanjutkan ke Uji Klinis Fase II.
"Mereka bukan orang-orang bodoh, jangan kemudian seolah-olah kami tak tahu, memakai berbagai cara kemudian mempersulit ini semua,” katanya.
Baca juga: 669 Pejabat dan Pegawai Kementerian PANRB Disuntik Vaksin Covid-19
Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito mengatakan proses uji klinis I vaksin Nusantara tidak sesuai atau memenuhi kaidah klinis dalam penelitian vaksin.
Hal ini diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI bersama sejumlah pihak.
Salah satunya mantan Menkes dr Terawan Agus Putranto yang merupakan penggagas vaksin Nusantara.
Penny mengatakan terdapat perbedaan tempat lokasi penelitian dengan pihak yang menjadi komite etik.
