Breaking News:

Kemensos Turunkan Tim untuk Perbaiki Data Penerima Bansos

Tri Rismaharini alias Risma mengatakan tim tersebut bekerja sama dengan daerah untuk melakukan penjemputan data penerima Bansos di lapangan.

SURYA/SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ
Menteri Sosial, Tri Rismaharini. 

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) menurunkan tim untuk memperbaiki data penerima Bantuan Sosial (Bansos).

Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma mengatakan tim tersebut bekerja sama dengan daerah untuk melakukan penjemputan data penerima Bansos di lapangan.

"Ada kurang lebih yang kita harus jemput perbaikan datanya jadi kami menurunkan staf kerjasama dengan daerah kami menurunkan staff untuk mempercepat (perbaikan data) di 514 kabupaten kota," kata Risma usai Rapat Terbatas Penyaluran Bansos di Istana Merdeka, Jakarta, (17/3/2021).

Baca juga: Risma Jelaskan Alasan Kemensos Hentikan Santunan Korban Meninggal Akibat Covid-19

Perbaikan data dengan jemput bola tersebut kata Risma dilakukan terutama untuk daerah-daerah terpencil di kawasan Sumatera, Kalimantan dan Papua. Perbaikan data diperlukan agar Bansos yang disalurkan tepat sasaran.

"Kita harus melakukan ini karena kita harus data yang kita keluarkan harus benar-benar betul," katanya.

Menurut Risma, sebelum menurunkan tim untuk perbaikan data, pihaknya juga telah melakukan evaluasi data penerima Bansos bekerja sama dengan daerah dan lembaga penyalur yakni Bank dan PT Pos.

Hasil dari evaluasi data tersebut ditemukan bahwa jumlah penerima Bansos berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berjumlah 13.228.513, Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 8.907.446, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanya 8.428.327 penerima manfaat.

Padahal menurut Risma target dari program BPNT yakni 18.800.000 keluarga penerima manfaat, PKH 10 juta penerima manfaat, dan BST 10 juta penerima manfaat.

Namun menurut Risma evaluasi data tersebut belum sempurna karena beberapa daerah belum memadankan datanya, sehingga kemudian Kemensos menerjunkan tim untuk perbaikan data.

"Kemudian, ini belum sesuai dengan karena ada beberapa daerah yang belum 100% memadankan data dengan data kependudukan," pungkasnya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved