Breaking News:

Gejolak di Partai Demokrat

Pengamat Soroti AD/ART Demokrat 2020 Yang Dinilai Ada Cacat Prosedur dan Substansi

Ilal Ferhard menyatakan bahwa AD/ART Partai Demokrat hasil kongres 2020 tidak diakui, sebab AD/ART tersebut dibuat di luar kongres

Istimewa
Logo Partai Demokrat 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institut (IPI) Karyono Wibowo berpendapat jika terbukti benar, perubahan dan penetapan AD/ART Parta Demokrat 2020 dibuat diluar mekanisme forum kongres maka bisa dianggap catat prosedur dan subtansi.

Hal itu sebagai respon dari pernyataan Sekjen Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara Jhoni Allen Marbun yang menuding AHY telah memanipulasi mukadimah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

Selain itu, salah satu pendiri Partai Demokrat Ilal Ferhard menyatakan bahwa AD/ART Partai Demokrat hasil kongres 2020 tidak diakui, sebab AD/ART tersebut dibuat di luar kongres.

Baca juga: Kemenkumham Masih Teliti Berkas Hasil KLB Demokrat

“Artinya kalau informasi itu benar, kalau itu bisa dibuktikan maka ya itu bisa catat prosedur dan catat subtansi, maka itu rawan untuk digugat, nah ini itu kelemahan bagi kubu AHY itu bisa menjadi dasar pertimbangan bagi Kumham atau pun pengadilan,” kata Karyono saat dikonformasi Tribunnews, Rabu (17/3/2021).

Karyono berpandangan, hal itu bisa menjadi celah bagi kubu Moeldoko untuk menggugat kepengurusan Demokrat dibawah kepemimpinan AHY. Karena dinilai bertentangan dengan UU No 2 tahun 2011 tentang partai politik.

“Dan hal itu bisa menjadi kelemahan bagi kubu AHY, tapi ini tentu sajakan karena ada SK Kumham yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada kubu AHY sudah dibuat, sudah mendapatkan SK, oleh karena itu SK itu juga harus digugat, artinya kemungkinan pengadilan membatalkan kepengurusan AHY cukup besar,” ungkapnya.

Baca juga: Balas Doa Kader Demokrat, Yasonna Laoly: Yang Sebelah Sana Berdoa Juga, Mana yang Didengar Nanti

Karyono menyoroti, terkait AD/ART tahun 2020 dari pasal yang mengatur kewenangan Majelis Tinggi partai yang dijabat SBY.

Yakni, dalam hal Ketua Umum tidak menjalankan tugas kewajibannya dan/atau berhalangan tetap, Majelis Tinggi Partai mengangkat dan menetapkan salah satu Wakil Ketua Umum sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum sampai dengan Ketua Umum definitif terpilih dan ditetapkan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa.

Sedangkan, wakil ketua umum Partai dijabat oleh Putra SBY, Ibas Yudhoyono.

Halaman
12
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved