Breaking News:

KPK Tahan 2 Tersangka Kasus Gratifikasi Pejabat BPN

KPK menahan Gusmin Tuarita Inspektur Wilayah I Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Siswidodo Kabid Hubungan Hukum Pertanahan BPN Jawa Timur.

Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Gusmin Tuarita (GTU), Inspektur Wilayah I Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Siswidodo (SWD), Kabid Hubungan Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur ditahan KPK terkait kasus gratifikasi, Rabu (24/3/2021). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Gusmin Tuarita (GTU), Inspektur Wilayah I Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Siswidodo (SWD), Kabid Hubungan Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur.

Keduanya jadi tersangka dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sejak November 2019.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, para tersangka ditahan masing-masing selama 20 hari kedepan terhitung sejak 24 Maret 2021 sampai dengan 12 April 2021.

"GTU di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. SWD di Rutan KPK Cabang Pomda Jaya Guntur," kata Lili di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (24/3/2021).

Baca juga: Amankan Aset, PLN Terima 134 Sertifikat Tanah dari BPN Jawa Barat

Sebelum mendekam di rutan masing-masing, baik Gusmin maupun Siswidodo akan menjalani isolasi mandiri di Rutan KPK Kavling C1 dalam rangka pencegahan penyebaran wabah Covid-19 dilingkungan Rutan KPK.

Lili mengatakan, dalam proses penyidikan, KPK telah memeriksa 120 orang saksi terdiri dari pihak BPN dan pihak-pihak lainnya.

Sementara itu, Gusmin dan Siswidodo yang telah resmi mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK enggan bersuara.

Keduanya memilih jurus diam seribu bahasa sampai pada akhirnya menumpangi mobil tahanan untuk diantarkan ke Rutan KPK Kavling C1.

Baca juga: Menteri ATR/BPN Minta Maaf soal Polemik Sertifikat Tanah Elektronik

Adapun konstruksi perkaranya, Gusmin Tuarita saat menjabat Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat dan saat menjabat Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Jawa Timur diduga memiliki kewenangan dalam pemberian hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2013 dan mulai berlaku satu bulan sejak tanggal ditetapkan.

Halaman
123
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved