Pengamat: Jika Filosofi-Ide Gus Dur Tak Diakomodir PKB, Bisa Jadi Bumerang untuk Cak Imin
Pengamat soroti isu kudeta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar oleh sejumlah kader di daerah, menurutnya itu warning untuk Cak Imin.
Penulis:
Reza Deni
Editor:
Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Political and Policy Public Studies (P3S) Jerry Massie menyoroti isu kudeta Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar oleh sejumlah kader di daerah.
Menurutnya, isu kudeta ini menjadi warning untuk Cak Imin.
"Memang jika filosofi dan ide-ide Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tak lagi dianut atau di akomodir, ini bisa menjadi bumerang bagi Cak Imin. Jika Ini terjadi, maka akan menambah daftar panjang kudeta politik di tanah air," kata Jerry saat dihubungi Tribunnews, Rabu (14/4/2021).
Baca juga: Kader PKB Sulsel: Muktamar Luar Biasa Harus Dilaksanakan untuk Selamatkan PKB
Jerry pun menyarankan jika Cak Imin ingin langgeng di PKB, maka nasihat para tokoh di PBNU harus didengarkan.
Pasalnya, PKB sudah sangat kental dengan Gus Dur yang dikenal sebagai tokoh sentral PBNU sebagai ketua.
"Mereka menokohkan Gus Dur dan deklaratornya KH Cholil Bisri. Sebelum Muhaimin Iskandar mengambil alih PKB, waktu itu dipegang Gus Dur dan Memang PKB berjaya berkat ketokohan Gus Dur yang kala itu Ketua PBNU dan di rumah beliaulah PKB dideklarasikan," tambahnya.
Dirinya menilai bukan tak mungkin peristiwa dualisme PKB antara Yenny Wahid dan Cak Imin kembali terjadi. Namun, kali ini mungkin ada nama-nama lain.
"Sebetulnya pada 2010 lalu anak Gus Dur Yenny Wahid berencana membuat partai baru tapi belum kesampaian. Ingat pengaruh Gus Dur masih kuat, bisa saja Cak Imin terpental. Belum lagi jika ada koalisi Abdul Karding dan Lukman Edy yang berseberangan dengan Cak Imin saat keduanya dicopot dari Sekjen dan bisa juga ada kubu Mahfud MD dan Khofifah Indar Parawangsa," pungkasnya.
Baca juga: Mantan Ketua DPC PKB Bandar Lampung Beberkan Alasan Dorongan Digelar MLB
Sebelumnya, Ratusan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ingin terselenggaranya Muktamar Luar Biasa.
Ditengarai banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).
Eks Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu merasa dizalimi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.
"Tetapi karena kezaliman pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi kepada Tribun Network, Senin (12/4).
Menurut Andi, Cak Imin seakan ketakukan akan dilengserkan dari kursi ketua umum.
Sehingga AD/ART partai diubah.
Satu di antaranya DPP sembarangan menunjuk pengurus DPC.
Padahal, seharusnya penjaringan nama DPW harus melalui DPC.
"Berdasarkan AD/ART lama Ketua DPW dipilih oleh Ketua DPC. Ketua DPC dipilih oleh Ketua PAC. Tetapi di dalam perzaliman Muhaimin, mengobrak-abrik AD/ART. Pemilihan Ketua wilayah harus diusulkan oleh masing-masing Ketua DPC, lalu dikirim ke DPP, DPP yang menentukan ini ketua," ujar Andi.
Baca juga: Kepemimpinan Cak Imin di PKB Digoyang Sejumlah Kader di Daerah
Pada realitasnya, ucap Andi, tidak sesuai AD/ART. Ketua DPW tidak pernah diusulkan oleh DPC, justru langsung ditetapkan oleh DPP.
Karenanya, lanjut dia, demokrasi di PKB sesuai keinginan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mulai luntur.
"Sangat kelihatan keinginan PKB saat didirikan oleh Gus Dur sudah hilang. Tidak ada lagi pengkaderan. Tidak ada lagi pemilihan ketua berdasarkan aspirasi dari bawah tapi semua ditentukan DPP," terangnya.
Hal ini, menurut Andi, yang membuat sekira seraturan DPC ingin diselenggarakannya MLB.
Baca juga: 113 DPC Ingin Muktamar Luar Biasa PKB: Merasa Terzalimi oleh Cak Imin
Di Sulawesi Selatan, lanjut dia, sudah mencapai 12 DPC yang berkeinginan MLB.
Total saat ini, di seluruh Indonesia, terdapat 113 DPC dan 10 DPW.
"Kita ingin menyelamatkan PKB. Cak Imin ibarat tuhan yang menentukan semua, tidak mendengarkan aspirasi dari arus bawah," ucap Andi.
Andi menyebut sudah ada komunikasi dengan petinggi PKB di tingkat pusat untuk MLB tersebut.
"Sudah berjalan dengan orang DPP. DPP menyarankan kalau menurut saudara tidak sesuai kebatinan pendiri PKB silakan. Mereka memberikan jalan. Tergantung bagaimana PAC, DPC," sambungnya.