Breaking News:

Ombudsman RI Minta Masyarakat Lapor Jika Terjadi Maladministrasi Pembelajaran Tatap Muka dan PPDB

Ombudsman RI meminta masyarakat untuk aktif mengawasi dan melaporkan jika menemukan dugaan maladministrasi pada pelaksanaan

TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Guru dan Tenaga Kependidikan Wilayah Kecamatan Cicendo melakukan tahapan proses Vaksinasi Covid-19 di halaman GBI Aruna, Jalan Aruna, Kota Bandung, Senin (19/4/2021). Dinas Kesehatan Kota Bandung terus menggencarkan vaksinasi Covid-19 terhadap guru dan tenaga pendidik jelang pembelajaran tatap muka pada Juli mendatang. Hingga saat ini, sudah lebih dari 3.000 guru dan tenaga pendidik yang telah menerima vaksin Covid-19 dosis pertama. Sementara jumlah guru yang ada di Kota Bandung berjumlah lebih dari 33.000 orang. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia menilai adanya potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2021.

Ombudsman RI meminta masyarakat untuk aktif mengawasi dan melaporkan jika menemukan dugaan maladministrasi pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan PPDB 2021.

Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais mengatakan bahwa hal yang menjadi perhatian Ombudsman dalam rencana pertemuan tatap muka ini adalah implementasi Surat Keputusan dan Surat Edaran Bersama 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Baca juga: Nadiem: Pandemi Membuat Orang Tua Berperan Aktif pada Pembelajaran Anaknya

“Ombudsman menekankan pada pengawasan pemenuhan daftar periksa kesiapan sekolah sebagaimana tertuang dalam SKB 4 Menteri tersebut,” ujarnya dalam konferensi pers daring di Jakarta, Selasa (27/4/2021).

Daftar periksa kesiapan sekolah di antaranya identifikasi kesiapan sarana sanitasi di sekolah, seperti toilet yang bersih dan layak, sarana cuci tangan beserta sabun dengan air mengalir, hand sanitizer di beberapa titik serta ketersediaan disinfektan.

Selain itu, identifikasi ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di sekolah serta identifikasi kesiapan satuan pendidik untuk penerapan protokol kesehatan dengan mewajibkan pemakaian masker.

Baca juga: STIKI Indonesia Menangkan Hibah Bantuan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Selain itu, Ombudsman juga menyoroti kejelasan prosedur pembelajaran tatap muka seperti pemenuhan sarana prasarana sekolah, jumlah jam belajar, metode shift, dan pelaksanaan belajar mengajar di dalam kelas.

Hal lain yang menjadi perhatian Ombudsman adalah pemenuhan kebutuhan vaksinasi bagi setiap tenaga pendidik. Perlu adanya upaya pembentukan Satgas Covid-19 di setiap sekolah untuk memastikan penerapan protokol kesehatan.

Apabila muncul kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di lingkungan sekolah, Indraza menegaskan perlunya upaya mitigasi penanganannya, di samping edukasi secara berkala di lingkungan sekolah.

Halaman
12
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved