Breaking News:

Mudik Lebaran 2021

Jelang Lebaran, Menaker Minta Pekerja Patuhi Larangan Mudik Pemerintah

Peningkatan mobilitas warga selama masa mudik Lebaran bisa menyebabkan lonjakan kasus penularan COVID-19

Kemnaker
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Minggu (25/4/2021). 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah belakangan tengah gencar mengeluarkan peraturan terkait larangan mudik bagi masyarakat, tak terkecuali kepada para pekerja maupun buruh.

Lewat Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, pemerintah kembali mengingatkan para pekerja agar tidak melakukan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H.

Belajar dari kasus yang terjadi di India maupun sejumlah negara lainnya, Ida meminta agar para pekerja harus menaati ketentuan yang diberlakukan pemerintah guna menekan angka penyebaran dan penularan COVID-19 di Indonesia.

"Kita harus banyak belajar dari kasus lonjakan COVID-19 di India dan varian barunya, maka saya mengajak di samping 3M, juga melakukan 2M, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas dengan tidak melakukan mudik," kata Menaker Ida dalam keterangannya, Rabu (5/5/2021).

Ida mengatakan peningkatan mobilitas warga selama masa mudik Lebaran bisa menyebabkan lonjakan kasus penularan COVID-19.

Baca juga: Kasus Covid-19 Naik, Malaysia Larang Warganya Gelar Open House Hari Raya Idul Fitri 2021

Karenanya, Menakera Ida meminta para pekerja/buruh menunda mudik tahun ini.

"Saya mengajak kepada kita semua untuk sementara menunda dulu mudik Lebaran kali ini," katanya.

Menaker Ida menyadari bahwa menunda mudik bukan hal yang mudah.

Namun dalam masa pandemi seperti sekarang, pilihan untuk menunda mudik harus diambil demi keselamatan dan kesehatan keluarga di kampung halaman.

Kementerian Ketenagakerjaan sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri ketenagakerjaan RI Nomor M/7/HK.04/IV/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah bagi Pekerja/Buruh dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

SE tersebut berisi imbauan kepada pekerja/buruh swasta dan PMI untuk tidak melakukan perjalanan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah pada tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021.

Baca juga: Cara Bikin SIKM hingga 15 Titik Penyekatan: Ini yang Perlu Diketahui Soal Aturan Larangan Mudik

SE ini ditujukan kepada Gubernur di Seluruh Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia, Kepala Badan Pekerja Migran Indonesia, dan Penanggung Jawab Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Ida mengatakan, penerbitan SE ini dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai COVID-19 yang berpotensi meningkat karena mobilitas masyarakat, khususnya pekerja/buruh swasta dan PMI.

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved