Breaking News:

Presiden Teken Perpres, Dewan Pengarah BRIN Berasal dari BPIP

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi (BRIN). 

Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi (BRIN). 

Dalam Perpres tersebut, struktur BRIN yang kini menjadi lembaga tersendiri, terdiri atas dewan pengarah dan dewan pelaksana. 

Ketua Dewan Pengarah BRIN berasal dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a secara ex-officio berasal dari unsur dewan pengarah badan yang menyelenggarakan pembinaan ideologi pancasila," bunyi pasal 7 ayat 2 Perpres dikutip Trubunnews, Rabu, (5/5/2021).

Struktur dewan pengarah selanjutnya diisi dari kalangan profesional atau akademi.

Baca juga: PROFIL Laksana Tri Handoko Calon Kepala BRIN yang akan Dilantik Jokowi, Lulusan Universitas Jepang

Mulai dari  wakil pengarah, sekretaris, dan anggota.

Anggota Dewan Pengarah dibatasi maksimal 7 orang.

Sementara itu untuk dewan pelaksana BRIN terdiri atas Kepala, Wakil Kepala, sekretariat utama, tujuh kedeputian; inspektorat utama; dan organisasi pelaksana fungsi teknis operasional penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi (OPL) bidang ilmu pengetahuan, bidang penerbangan dan antariksa nasional, bidang pengkajian dan penerapan teknologi dan bidang tenaga nuklir nasional.

Tujuh kedeputian BRIN terdiri dari deputi bidang industri, pangan dan pertanian.

Lalu deputi bidang digital, informatika, telekomunikasi dan transportasi; deputi bidang kesehatan dan farmasi; deputi bidang transformasi energi, sumber daya alam, lingkungan hidup, kelautan dan kebencanaan; deputi bidang ekonomi, hukum, politik, pertahanan, sosial budaya dan humaniora, deputi bidang pengembangan sumber daya peneliti dan perekayasa; dan deputi bidang riset dan inovasi daerah.

Dewan pengarah dalam tugasnya memberikan arahan kepada Kepala BRIN.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala BRIN dibantu Wakil Kepala.

Berdasarkan aturan dalam pasal 54 Perpres tersebut Dewan Pengarah, Kepala dan Wakil Kepala BRIN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Sementara itu  sekretaris utama, deputi dan inspektur utama diangkat dan diberhentikan Presiden atas usul kepala. 

"Masa tugas Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala berlaku paling lama 1 periode selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 periode berikutnya,"  pasal 55 Perpres tersebut. 

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved