Breaking News:

Ramadan 2021

Menko PMK: Pemerintah Upayakan Bansos Dimanfaatkan untuk Lebaran

Muhadjir minta data penerima dari semua program bansos yang ada di Kemensos maupun Kemendes PDTT diintegrasikan demi percepatan bansos untuk Lebaran.

Tribunnews.com/ Taufik Ismail
Menko PMK Muhadjir Effendy di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (5/2/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah mengupayakan percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriyah.

Bansos tersebut melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) maupun Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

"Jadi sekali lagi, dana sudah dimanfaatkan sebelum Lebaran atau paling tidak pada saat suasana Lebaran," ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis, Selasa (11/5/2021).

Baca juga: Satgas Covid-19 Minta Pemda Memperketat Pengawasan Mobilitas dan Kerumunan 

Baca juga: Jeritan Nasabah di Bekasi, Uang Tabungan Paket Lebaran Nyaris Rp 1 Miliar Tak Kunjung Cair

Menurutnya, pemberian dana bansos tersebut harus disosialisasikan dengan optimal.

Pemerintah, kata Muhadjir, ingin memastikan agar bantuan ini sampai tepat sasaran.

"Ini bagaimana supaya disosialisasikan dan dananya memang betul-betul masuk di dalam kartu mereka," ujar Muhadjir.

Muhadjir meminta agar data penerima dari semua program bansos yang ada di Kemensos maupun Kemendes PDTT agar diintegrasikan.

"Yang paling penting harus dipastikan pengawasan ketat agar semua bansos benar-benar tersalur ke penerimanya dan dibelanjakan," tutur Muhadjir.

Baca juga: Dimarahi Hakim, Dirjen Linjamsos Sebut Juliari Perintahkan Potong Rp10 Ribu Perpaket Bansos

Ia menjabarkan kelengkapan data KPM yang dibutuhkan dan harus sepadan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, dan tanggal lahir.

Data tersebut nantinya diperlukan untuk pembukaan rekening bansos di bank Himbara.

"Setelah Lebaran kita akan bahas bersama-sama dengan Kemensos, Dukcapil, Himbara, dan tentu saja melibatkan OJK," pungkas Muhadjir.

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved