Breaking News:

Seleksi Kepegawaian di KPK

Sujanarko Tantang 4 Pimpinan Gunakan Hati Nurani Ungkap Keanehan TWK

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko mengungkap keanehan soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN
Logo KPK. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko mengungkap keanehan soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Koko, sapaan Sujanarko, heran asesmen tersebut digunakan untuk proses seleksi.

Diketahui, Koko masuk dalam daftar 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWM dan dibebastugaskan.

Koko sendiri merupakan penggawa KPK berprestasi lantaran pernah menerima penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Joko Widodo pada 2015.

Menurut penuturan Koko, sejak awal isu alihstatus dibahas, asesmen tidak digunakan untuk proses seleksi.

"Setiap sosialisasi kepegawaian bahkan di rapat dengan struktural asesmen itu digunakan untuk mapping. Kedua rapat-rapat selama terkait rencana pembuatan Peraturan KPK tentang asesmen, itu tidak ada unsur asesmen yang digunakan untuk nonaktif," ujar Koko saat berbicara di kanal YouTube Haris Azhar, dikutip Rabu (12/5/2021).

Hal tersebut aneh, ucap Koko, lantaran sejumlah pemangku kepentingan mulai dari Presiden, Menteri, Mahkamah Konstitusi, setuju proses alih status pegawai menjadi ASN dilakukan tanpa asesmen.

"Semua stakeholders itu rela, setuju tidak perlu ada asesmen, semua dari pegawai KPK menjadi ASN. Lah kok aneh organisasi yang diberi fasilitasi seluruh stakeholder dengan mudah dipindahkan ke ASN, kira-kira kok justru punya niat untuk menghentikan yang 75 orang," ucap Sujanarko.

Baca juga: Pegawai KPK yang Pernah Periksa Pelanggaran Etik Firli Bahuri Ikut Dibebastugaskan

Ia pun menduga bahwa TWK ini sengaja untuk menyingkirkan tertentu di internal KPK.

Koko mengatakan bahwa ke-75 pegawai yang tidak lolos dan dibebastugaskan pernah berkonflik terkait dengan idealisme KPK.

Selain itu, Koko pun menantang empat pimpinan KPK selain Firli Bahuri yakni, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, dan Lili Pintauli Siregar untuk lebih menonjolkan hati nurani.

Keempat pimpinan lainnya harus lebih berani.

Pasalnya, dalam membuat keputusan di KPK bersifaat kolektif kolegial, bukan dikendalikan oleh satu orang saja.

"Saya tantang di forum ini (YouTube Harus Azhar), empat pimpinan yang lain itu lebih menonjolkan hati nurani lah. Harus lebih berani. Publik menurut saya harus menagih mereka, karena gaji mereka sudah besar, loh," kata dia.
 

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved