Breaking News:

Seleksi Kepegawaian di KPK

Direktur KPK Ungkap Isi Surat dari BKN kepada Pegawai Tak Lolos TWK

Setelah dinyatakan tak lolos TWK, ke-75 pegawai KPK itu menerima surat dari BKN. Sujanarko mengungkapkan isi surat tersebut.

screenshot
Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra saat berbincang bersama Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sujanarko secara virtual, Selasa (18/5). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sujanarko mengungkapkan isi surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

75 pegawai KPK dinyatakan tak lolos tes wawasan kebangsaan. Satu di antaranya Sujanarko.

Setelah dinyatakan tak lolos TWK, ke-75 pegawai KPK itu menerima surat dari BKN. Sujanarko mengungkapkan isi surat tersebut.

"Saya ada bukti testimoni dari teman-teman, 'unboxing' surat dari BKN, itu dan membaca detail alasan dia tidak lulus syarat TWK," ujar Sujanarko kepada Tribun Network, Selasa (18/5).

Sujanarko mengungkapkan 3 di antara 75 surat yang dikirimkan kepada 75 pegawai KPK tak lolos tes wawasan kebangsaan.

Menurutnya, dalam surat disebutkan alasan mereka tidak lolos.

"Ada alasan menarik, satu dia katanya sering bertentangan dengan atasan, yang kedua dia katanya sering membocorkan informasi ke media," tutur Sujanarko.

Menjadi pertanyaan, ucap Sujanarko, lantaran kedua alasan itu tak berkaitan dengan pertanyaan yang dilontarkan saat tes wawasan kebangsaan.

"Yang lucu dua pertanyaan itu tidak pernah muncul diproses tes. Diinternal KPK yang bersangkutan tidak pernah kena kasus, tidak pernah diperingatkan atasannya, dan tidak pernah dipanggil oleh pimpinan," ucap Sujanarko.

Baca juga: Novel Baswedan cs Laporkan Seluruh Pimpinan KPK ke Dewan Pengawas

Kemudian, Sujanarko mengungkapkan isi surat lain yang diterima oleh pegawai KPK tidak lolos tes wawasan kebangsaan.

Surat itu, kata dia, tercantum alasan seorang pegawai KPK tidak lolos tes.

"Yang kedua,  pertama tidak Pancasilais, yang kedua bertentangan dengan atasan, tiga karena punya pemikiran liberal. Bisa dibayangkan orang punya pemikiran sudah diadili. Ini melanggar HAM, ini metodologi Litsus zaman orde baru dihidupkan kembali," imbuh Sujanarko.

Namun, menurut Sujanarko, tak lolos tes wawasan kebangsaan hanyalah bagian dari keinginan untuk menguasai KPK.

"Ini karpet merah kepada oligarki untuk lembaga-lembaga yang concern terhadap pemberantasan korupsi," sambungnya.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved