Minggu, 24 Agustus 2025

BPJS Kesehatan

Kebocoran Data BPJS Kesehatan Bagaikan Tsunami

Data BPJS Kesehatan bocor dan diperjualbelikan di raid forum. Wakil Rakyat menilai ibarat bencana tsunami. Kominfo segera bertindak.

Editor: cecep burdansyah
Dok. Kominfo
Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi menyampaikan hasil diskusi kepada awak media usai bertemu dengan Direksi BPJS Kesehatan terkait bocornya data 279 Penduduk di forum peretas di Kantor Kominfo Jakarta, Jumat (21/5/2021) 

"Hayoloh kenapa ga rame ini data 279 juta penduduk indonesia bocor dan dijual dan bahkan data orang yg udah meninggal, kira - kira dari instansi mana?," tulis @ndagels.

Pihak BPJS Kesehatan, melalui Kepala Humas BPJS Kesehatan,  Iqbal Anas mengatakan, sedang menelusuri untuk memastikan kebenaran sumber data berasal dari BPJS Keseatan.

"Kami sudah mengerahkan tim khusus untuk sesegera mungkin melacak dan menemukan sumbernya," katanya, Kamis (20/5).

Baca juga: Bareskrim Polri Bakal Usut Bocornya 279 Juta Data Penduduk Indonesia

Bantahan Kemendagri

Kemendagri lewat Dirjen Kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil), Zudan Arif Fakrullah membantah bahwa kebocoran data tersebut dari sistem di Dukcapil.

Berdasarkan analisisnya dan tim di Dukcapil, Zudan mengatakan, pada kasus kebocoran data individu yang infonya berasal dari twitter dan didapat sejumlah fakta.

Pelaku mengiklankan penjualan data individu di website dengan alamat https://raidforums.com/Thread-SELLING-Indonesian-full-Citizen-200M-NIK-KPT-PHONE-NAME-MAI-LADDRESS-Free-1Million.

“Nama user yg mengiklankan data tersebut adalah Kotz,” kata Dirjen Zudan Arif Fakrulloh (ZAF) dalam keterangannya, Kamis (20/5).

Dirjen Dukcapil itu mengatakan, pada iklan di website tersebut yang bersangkutan memberikan link sample data individu yang bisa didownload sebagai sampel data.

Data yangg sudah di download berbentuk file CSV (comma separated value) dan setelah diimport berjumlah 1.000.000 rows.

Lebih jauh Dirjen ZAF mengungkapkan hasil penelusuran tim dari hasil import data sampel tersebut, diperoleh struktur data yang terdiri dari kolom-kolom.

Diantaranya sebagai berikut: PSNOKA, PSNOKALAMA, PSNOKALAMA2, NAMA, NMCETAK, JENKEL, AGAMA, TMPLHR, TGLLHR, FLAGTANGGUNGAN, NOHP, NIK, NOKTP, TMT, TAT, NPWP, EMAIL, NOKA, KDHUBKEL, KDSTAWIN, KDNEGARA, KDGOLDARAH, KDSTATUSPST, KDKANTOR, TSINPUT, TSUPDATE, USERINPUT, USERUPDATE, TSSTATUS, DAFTAR.

“Berdasarkan poin 4, dari struktur dan pola datanya, saya memastikan itu bukan data yang bersumber dari dukcapil. Karena struktur data di Dukcapil tidak seperti itu. Struktur data di dukcapil tidak ada tanggungan, email, npwp, no hp, tmt, tat,” ujarnya.

Zudan mengatakan, Presiden RI Joko Widodo pernah menyatakan 'data is new oil'. Inti pesannya adalah, data akurat tak ubahnya kekayaan baru yang sangat berharga saat ini. Bahkan nilainya bisa lebih berharga daripada minyak.

“Tak heran, saking berharganya data, banyak pihak berupaya menjual data dengan berbagai cara, bahkan tidak peduli dengan cara ilegal sekalipun,” ujarnya.

Baca juga: Kominfo dan Direksi BPJS Kesehatan Lakukan Pertemuan Soal Kebocoran Data NIK, Ini Hasilnya

Halaman
1234
Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan