Breaking News:

Seleksi Kepegawaian di KPK

Nasib 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Dibahas Besok, Ini Respons Novel Baswedan

Novel Baswedan menilai persoalan soal TWK bukan hanya kepentingan BKN, Kemenpan RB, atau lembaga selain KPK.

Tribunnews.com/ Gita Irawan
Penyidik Senior KPK Novel Baswedan usai menyerahkan laporan terkait dugaan pelanggaran HAM dalam TWK dan alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Komisioner Komnas HAM di kantor Komnas HAM RI Jakarta pada Senin (24/5/2021). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan pihaknya akan segera bertemu dengan sejumlah lembaga dan kementerian terkait untuk membahas nasib 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Pertemuan akan dilakukan, Selasa (25/5/2021) besok.

Penyidik Senior KPK Novel Baswedan yang masuk dalam daftar seorang pegawai KPK yang tidak lolos TWK menilai permasalahan tidak hanya sekadar proses TWK, termasuk Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 yang membebastugaskan dirinya dan 74 pegawai lainnya

Menurut Novel, SK yang ditandatangani Firli Bahuri tersebut bermasalah secara formal dan substansi karena sudah beberapa hari setalah pidato dan arahan Presiden Jokowi, SK tersebut tidak diapa-apakan.

Menurutnya hal tersebut merupakan bentuk ketidaktaatan terhadap arahan Presiden Jokowi.

Ia mengaku khawatir hal tersebut menjadi contoh yang buruk.

Baca juga: Pegawai KPK Indonesia Memanggil 1-12 Buka Suara soal Polemik TWK

Hal itu disampaikannya usai menyerahkan laporan terkait dugaan pelanggaram HAM dalam TWK dan alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Komisioner Komnas HAM di kantor Komnas HAM RI Jakarta pada Senin (24/5/2021).

"Maknya ketika itu saya katakan yang tadi rencana besok ada rakor, sebenarnya permasalahannya bukan di lembaga lain, tapi ada di KPK sendiri. Dan di KPK sendiri yaitu oleh ketua KPK Firli bahuri," kata Novel.

Novel juga menilai persoalan tersebut bukan kepentingan BKN, Kemenpan RB, atau lembaga selain KPK.

Ia justru menduga penonaktifan tersebut merupakan kepentingan Firli.

Baca juga: Febri Diansyah Ingatkan Pimpinan KPK, Kemenpan RB, dan BKN soal Arahan Jokowi

"Tapi kepentingannya adalah, ketika ada Undang-Undang yang meminta adanya peralihan menjadi ASN, dan kemudian ditindaklanjuti dengan adanya PP yang semua itu tidak mensyaratkan adanya tes atau apapun, dan kemudian justru dugaan saya adalah Pak Firli Bahuri yang kemudian punya kepentingan khusus untuk memaksakan kehendak," kata Novel.

Ia pun menduga ada penyelundupan norma dalam Peraturan Komisi melalui TWK.

Baca juga: Komnas HAM Prioritaskan Tangani Laporan 75 Pegawai KPK yang Tidak Lolos TWK

"Kami sudah laporkan ke banyak tempat, dan saya katakan sekali lagi, masalahnya itu bukan di lembaga mana-mana, tapi ada di KPK, yaitu di Pak Firli Bahuri sendiri," kata Novel.

Diberitakan sebelumnya sejumlah lembaga dan kementerian terkait yang diajak KPK untuk urun rembuk mengenai nasib 75 pegawai diantaranya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved