Breaking News:

Pimpinan DPD: Kita Sepakat UU Larangan Minol Akan Berdampak Positif Bagi Perekonomian Jangka Panjang

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin memberikan dukungan terhadap Rancangan Undang-Undang larangan minuman beralkohol (RUU Larangan Minol).

DPD RI
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin memberikan dukungan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang larangan minuman beralkohol (RUU Larangan Minol).

"Saya yakin UU Larangan Minol akan berdampak baik bagi ekonomi secara jangka panjang. Sebab dari asumsi besaran hilangnya pendapatan negara dari cukai pendapatan beralkohol tidak sebanding dengan manfaat dari pelarangan minuman beralkohol," ujar Sultan, dalam keterangannya, Rabu (26/5/2021).

Menurutnya Sultan, adanya larangan Minol dapat mengurangi dampak kerugian ekonomi berupa turunnya produktivitas masyarakat karena peredaran alkohol, tingkat kecelakaan, dan gangguan kesehatan jangka panjang yang menghambat pencapaian bonus demografi yang berkualitas.

Senator muda asal Bengkulu tersebut juga menjelaskan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang hendak diwujudkan sebagaimana diamanahkan oleh UUD 45 adalah bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum.

Jadi kedua tujuan tersebut, tambah Sultan, dapat ditafsirkan mencakup pula perlindungan masyarakat dari bahaya minuman beralkohol dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Baca juga: Semua Pihak Diminta Jangan Apriori dengan Kata Larangan di RUU Minol

"Kesehatan itu merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang mesti diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Maka setiap orang berhak mendapatkan perlindungan serta jaminan kesehatan, juga berhak mendapatkan rasa aman dari bahaya minuman beralkohol beserta dampak yang ditimbulkan," tegasnya.

Hal ini sebelumnya juga mendapat perhatian dari Pengamat Ekonomi Bhima Yudhistira yang berpendapat bahwa penerimaan yang dihasilkan dari cukai minuman keras tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan dari konsumsi minuman beralkohol, salah satunya sektor ekonomi.

Baca juga: Ketua MUI: Tidak Ada Kompromi dengan Minol

"Keuntungan negara bisa dilihat dari penerimaan cukai minuman beralkohol dan etil alkohol nilainya masing-masing Rp5,76 triliun dan Rp240 miliar sepanjang 2020. Jika digabungkan nilainya cuma Rp6 triliun atau setara 3,5% dari penerimaan cukai hasil tembakau (rokok). Jadi kecil sekali sebenarnya keuntungan yang diperoleh negara," ujar Bhima, kepada wartawan, Senin (24/5/2021).

Sementara, lanjut Bhima, dampak dari peredaran Minol ini sangat berisiko bagi perekonomian.

Dikatakannya, jika mengambil studi yang dilakukan Montarat (2009) pada 12 negara menyebutkan bahwa beban ekonomi dari minuman beralkohol adalah 0,45% hingga 5,44% dari PDB.

Baca juga: Gerakan Nasional Anti Miras Minta DPR Serius Bahas RUU Larangan Minol

Halaman
12
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved