POPULER Nasional: Moeldoko Disebut Salah Sasaran | Jokowi Panggil Anies

TRIBUNNEWS.COM - Inilah berita populer nasional dalam 24 jam terakhir.

Mulai dari berita serangan balik jaksa penuntut umum ke Rizieq Shihab.

Lalu Moeldoko disebut salah sasaran serta 17 formasi CPNS Kejaksaan.

Kemudian ada berita Presiden Jokowi panggil Anies Baswedan. 

Baca juga: POPULER Regional: Suami Paksa Istri Buat Video Syur | Ayah Rudapaksa Putri Kandung Puluhan Kali

Hingga berita tanggapan legislator PDIP jika KSAD Andika Perkasa jadi Panglima TNI.

1. Serangan Jaksa ke Rizieq

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan tanggapan atas eksepsi atau keberatan terdakwa Rizieq Shihab dalam kasus kerumunan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Adapun jaksa mengungkap sejumlah tanggapan, mulai dari soal Oligarki Anti Tuhan hingga pledoi berupa keluh kesah.

Inilah tanggapan-tanggapan jaksa atau replik yang dirangkum Tribunnews.com:

Oligarki Anti Tuhan

Dalam repliknya, jaksa menyatakan kalau pernyataan Rizieq Shihab dalam pledoi yang kerap menyebut kasusnya merupakan upaya Oligarki Anti Tuhan adalah tidak berdasar.

Sebab kata jaksa, ujaran yang disampaikan Rizieq terkait Oligarki Anti Tuhan itu tidak memiliki dasar dalil yang kuat melainkan hanya ungkapan kekesalan.

"Entah ditujukan kepada siapa Oligarki Anti Tuhan tersebut, padahal seluruh warga negara berketuhanan dengan sah," kata jaksa dalam repliknya.

SELANJUTNYA >>>

2. Moeldoko Salah Sasaran

Baca juga: Kasus Baru Covid-19 di Semua Provinsi di Jawa Melonjak Tinggi, BOR di Jakarta di Atas 75 Persen

Langkah Partai Demokrat kubu Moeldoko mengajukan gugatan perdata dinilai salah sasaran. Seharusnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Salah sasaran Moeldoko itu akhirnya melahirkan politik belah bambu: satu pihak diangkat, pihak lain diinjak.

Partai Demokrat kubu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melambung, sedangkan marwah Presiden Joko Widodo menurun.

Ismail Hasani, doktor hukum tata negara dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah, Jakarta, berpendapat, mestinya sengketa menyangkut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta kepengurusan partai diselesaikan di PTUN, bukan di Pengadilan Negeri (PN) melalui gugatan perdata.

"Sebab objek sengketanya memang masuk ranah hukum tata usaha negara, bukan hukum perdata," ujar Ismail Hasani di Jakarta, Selasa (15/6/2021).

Sebelumnya, Partai Demokrat kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara, pimpinan Moeldoko mengajukan gugatan perdata ke PN Jakarta Pusat.

SELANJUTNYA >>>

3. Formasi CPNS Kejaksaan

Berikut ini 17 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kejaksaan RI Tahun 2021.

Bagi Anda lulusan SMA/Sederajat, Diploma 3 (D3), Diploma 4 (D4), dan Strata 1 (S1) dapat mendaftar CPNS Kejaksaan 2021.

Hingga Selasa (15/6/2021) pagi, Kejaksaan RI telah merilis 17 formasi CPNS 2021 melalui akun resmi Instagramnya, @kejaksaan.ri.

Formasi tersebut, di antaranya adalah Jaksa, Jurnalis, Pengawal Tahanan/Narapidana hingga Pengadministrasi Penanganan Perkara.

Untuk jabatan Jaksa terbuka bagi lulusan Sarjana Hukum sebanyak 1.000 orang.

Sementara itu, lulusan SMA/Sederajat juga bisa mendaftar formasi Pengawal Tahanan/Narapidana dan Pengadministrasi Penanganan Perkara.

SELANJUTNYA >>>

4. Jokowi Panggil Anies

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) DKI Jakarta di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/6/2021).

Pertemuan Jokowi dengan Forkopimda DKI Jakarta tersebut berlangsung secara tertutup.

Selain Anies, pertemuan itu juga dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Aji, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, dan jajaran pejabat di lingkungan Pemprov DKI.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, menyampaikan bahwa mereka menerima arahan dari Jokowi terkait kasus Covid-19 di Jakarta yang naik.

"Kami diarahkan oleh presiden bahwasanya peningkatan Covid-19 di Jakarta ini sangat meningkat signifikan," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa.

"Beliau meminta kepada kepala daerah khususnya DKI Jakarta, karena sudah masuknya virus dari India," jelas Prasetyo.

SELANJUTNYA >>>

5. Jika KSAD Andika Jadi Panglima

Nama-nama pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto semakin ramai dibicarakan menjelang masa pensiunnya pada akhir 2021 nanti.

Terkait calon pengganti Hadi, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PAN, Farah Putri Nahlia, mengatakan semua perwira tinggi TNI memiliki peluang sama besar.

Tetapi, kata Farah, itu semua tergantung pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Semua memiliki kans yang sama-sama besar. Tergantung pilihan Pak Presiden akhirnya akan berlabuh ke siapanya."

"Yang jelas siapapun yang terpilih harus bisa bekerja sama dan mengikuti pace kerja Presiden kita yang selalu kerja cepat," ujar Farah, kepada wartawan, Selasa (15/6/2021), dikutip Tribunnews.

SELANJUUTNYA >>>

(Tribunnews.com)