Breaking News:

Pemilu 2024

Keputusan DPR Enggan Ubah UU Pemilu, Jadi Malapetaka Pesta Demokrasi 2024

Diketahui DPR RI menarik RUU Pemilu dari daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, dan menggantinya dengan RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Youtube KompasTV
Direktur Pusako Universitas Andalas, Feri Amsari 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menilai keputusan DPR yang tidak mengubah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu akan berdampak luar biasa terhadap kepastian agenda penyelenggaraan kepemiluan.

Diketahui DPR RI menarik RUU Pemilu dari daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, dan menggantinya dengan RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).  

Pasalnya kata Feri, bisa jadi kelemahan dalam UU Pemilu menjadi malapetaka bagi penyelenggaraan pesta demokrasi di tahun 2024. Sebagai contoh terkait masa jabatan penyelenggara pemilu yang akan habis jelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.

"Menurut saya DPR akan memiliki kendala luar biasa jika tidak segera mengubah UU Pemilu dan memastikan agenda kepemiluan presisi dalam hal waktu dan penanggungjawab penyelenggaraan. Jika luput maka berbagai kelemahan akan menjadi malapetaka," kata Feri kepada Tribunnews.com, Jumat (18/6/2021).

"Misalnya soal habisnya masa jabatan penyelenggara pemilu akan berakibat persiapan akan berantakan," sambung dia.

Menurutnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perppu) bisa jadi pilihan yang diambil guna menertibkan berbagai hal, termasuk soal usulan perpanjangan masa jabatan penyelenggara yang diajukan KPU.

Penerbitan Perppu juga dapat mencakup pembenahan temuan kelemahan penyelenggaraan ajang pemilihan sebelumnya, seperti kepastian standar kesehatan dan jaminan bagi penyelenggara.

Baca juga: Alasan KPU Usulkan Pemilu 2024 Digelar pada 21 Februari

Mengingat tak ada pihak yang dapat menjamin pandemi Covid-19 akan berakhir sebelum pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024.

"Bisa pilihan dengan Perpu untuk menertibkan berbagai hal. Perpu itu tidak hanya soal perpanjangan tetapi juga menutupi kelemahan potensial yang terjadi. Misalnya soal standar kesehatan dan jaminan bagi penyelenggara," ungkap Feri.

Sebelumnya, Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengaku pihaknya mengajukan usulan perpanjangan masa jabatan jajaran penyelenggara pemilu di daerah.

Halaman
12
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved