Breaking News:

Bursa Capres

Suhendra Disebut Lakukan 'Operasi Senyap' untuk Jokowi 3 Periode

Suhendra menyatakan alasan Qodari mendesakkan wacana Jokowi 3 periode perlu lebih fokus agar pencapaiannya terpola.

Ist
Suhendra Hadikuntono (kiri) dan Presiden Joko Widodo (tengah). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah menteri, mantan pejabat dan orang-orang dekat Presiden Joko Widodo disebut sibuk melobi MPR untuk amandemen Pasal 7 UUD 1945 agar masa jabatan Presiden Jokowi bisa diperpanjang atau 3 periode.

Demikian laporan sebuah majalah mingguan yang terbit hari ini, Senin (21/6/2021).

Suhendra Hadikuntono, inisiator awal Jokowi 3 periode, yang mengembuskan wacana itu pada 18 November 2019 lalu diduga ikut melobi MPR agar Jokowi bisa menjabat 3 periode dengan melakukan Amandemen Pasal 7 UUD 1945.

Saat dikonformasi terkait hal tersebut, Suhendra tidak menampik tetapi juga tidak mengiyakan.

"Sekarang kan teknologi sudah canggih. Silakan periksa jejak digital saya, terutama melalui pemberitaan media. Di sana semua pertanyaan itu akan terjawab," ujar Suhendra Hadikuntono di Jakarta, Senin (21/6/2021).

"Namanya juga operasi senyap. Kalau dibeberkan, bukan operasi senyap lagi dong," lanjut Suhendra yang juga eks Ketua Komite Perubahan Sepak Bola Nasional (KPSN) ini.

Baca juga: Wacana Presiden 3 Periode, Seknas Jokowi: Aspirasi Melanggar Konstitusi Sebaiknya Dihentikan

Suhendra mengakui, langkah Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari yang mendeklarasikan dukungan untuk Presiden Jokowi menjabat 3 periode, bahkan membentuk Relawan Jokowi-Prabowo atau "Jok-Pro 2024" merupakan "follower"-nya, karena sejak 2019 dirinya sudah melakukan hal yang sama.

"Bagus dong, upaya kebaikan berbuah kebaikan," kata Suhendra yang dikenal sebagai Pendiri dan Ketua Umum Putra-Putri Jawa Kelahiran Sumatra, Sulawesi, dan Maluku (Pujakessuma) Nusantara ini.

Suhendra menyatakan alasan Qodari mendesakkan wacana Jokowi 3 periode perlu lebih fokus agar pencapaiannya terpola yakni demi kesinambungan pembangunan nasional.

"Terutama pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dan proyek-proyek infrastruktur lainnya seperti jalan tol, bandar udara dan pelabuhan. Kalau Presiden Jokowi lengser di 2024, kita khawatir proyek-proyek monumental itu akan batal," paparnya.

Halaman
1234
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved